PanenTalks, Gunungkidul – Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), melalui Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP), tengah mengembangkan proposal Enhancing Biodiversity Conservation and Karst Ecosystem Governance for Climate and Water Resilience (BIO-KARST).
Sebagai bagian dari inisiatif ini, KLHK melakukan observasi bentang alam karst di Gunungkidul yang direncanakan menjadi salah satu lokasi percontohan (piloting).
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK, Inge Retnowati, menyampaikan bahwa piloting di Gunungkidul diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan status kawasan karst sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Inge bersama tim UNDP akan mengidentifikasi dan menyusun rencana kegiatan di tingkat tapak yang meliputi restorasi, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.
Pendanaan dari Global Environment Facility ke-8 (GEF-8) akan digunakan untuk penjajakan lokasi proyek, termasuk Kabupaten Gunungkidul, dengan tujuan menyelaraskan target nasional dan mengakomodasi masukan dari tenaga ahli GEF.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyambut baik proyek BIO-KARST ini dan berharap dapat memperkaya arah kebijakan serta pengelolaan kawasan karst secara terpadu.
Ia menekankan bahwa proyek ini diharapkan menghasilkan kebijakan dan pedoman nasional untuk pengelolaan karst yang berkelanjutan, tata kelola lintas sektor yang terintegrasi, serta penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah. Pertemuan antara tim KLHK dan UNDP dengan Bupati Gunungkidul berlangsung di Rumah Dinas Bupati pada Rabu malam (14/5).
Lebih penting lagi, dengan adanya Kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup bersama UNDP dapat terbentuk jejaring nasional untuk konservasi dan inovasi sosial serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat kawasan karst, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, kontribusi terhadap PDRB daerah, penurunan angka kemiskinan (saat ini 15,18% di Gunungkidul) serta kepastian investasi berbasis kelestarian lingkungan. (*)
Editor: Rahmat
