PanenTalks, Jakarta – Target operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di sekitar 80 ribu desa pada Oktober 2025.
Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO), Isra Ramli mengatakan, kopdes akan banyak membuka lapangan kerja.
“Pelaksana operasionalnya nanti adalah tiga pengurus dipilih oleh anggota koperasi,” kata Isra.
Dia mengatakan saat Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Desa Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum lama ini.
Mengutip laman InfoPublik, kepengurusan Kopdes Merah Putih terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Berdasarkan kebutuhan usaha, akan ada tambahan pekerja yaitu karyawan koperasi.
“Statusnya bukan ASN atau P3K,” kata Isra.
Sebelumnya, Wamenkop Ferry Juliantono mengaku lega atas antusiasme masyarakat dalam kegiatan persiapan Kopdes ini.
“Capek kami hilang melihat sambutan dan semangat masyarakat, khususnya di NTB ini, dalam menyambut Kopdes Merah Putih,” kata Ketua Pelaksana Harian Satgas Nasional Pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut.
Apalagi, pemerintah Provinsi NTB telah menyatakan dukungan dengan turut menggandeng dunia kampus untuk bisa turut memberi pelatihan bagi calon anggota koperasi.
Kopdes Merah Putih akan membangun ekosistem bisnis dan digitalisasi. Hal tersebut membutuhkan kerja keras semua pihak dalam pembentukannya, agar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
Saat ini, sudah memasuki tahapan penting. Pasalnya, sedang pelaksanaan pembuatan bisnis model dan bisnis proses serta penyiapan modul pelatihan serta penyiapan pendampingan.
“Kopdes Merah Putih memperlihatkan bahwa proses demokratis kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan prinsip koperasi, dan ini telah terjadi dalam pelaksanaan musyawarah desa kelurahan di seluruh Indonesia,” kata Wamenkop.
Dalam kegiatan tersebut dia menyerahkan akta notaris pendirian Kopdes Merah Putih Kembang Kuning.Kopdes percontohan ini akan melaksanakan enam kegiatan.
Meliputi gerai sembako, gerai apotek, gerai klinik, transportasi, gerai sarana produksi pertanian, serta pergudangan untuk menampung hasil pertanian. (*)
