PanenTalks, Madiun – Halaman Pondok Pesantren Angkreng di Desa Nglames, Madiun, Minggu (8/6) kemarin menjadi saksi bisu tumpahnya keluh kesah para pahlawan pangan.
Di hadapan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, para petani Madiun dengan getir menuturkan sederet tantangan yang mencekik napas pertanian mereka. Dari ancaman banjir musiman hingga minimnya infrastruktur penunjang, asa para petani kini digantungkan pada janji Wakil Rakyat.
Saat reses ke Kabupaten Madiun, LaNyalla mendengarkan langsung rintihan dari Ketua Kelompok Tani Wetan Kali dan Kulon Kali, Suroso. Sorotan utama adalah dampak perubahan iklim ekstrem dan infrastruktur pertanian yang jauh dari kata memadai.
Suroso menjelaskan, para petani di Nglames dan sekitarnya tak henti dilanda kerugian akibat cuaca ekstrem. Banjir musiman dari luapan sungai yang berasal dari Kota Madiun menjadi momok utama, merusak tanaman dan mengacaukan jadwal tanam.
“Setiap kali hujan besar, air dari kota masuk melalui sungai di desa kami. Irigasi tidak lancar, dan tanggul yang jebol sejak beberapa tahun lalu tak kunjung diperbaiki. Kami sudah melapor ke DPRD Kabupaten, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” keluh Suroso dengan nada pilu.
Selain masalah banjir, para petani juga menyuarakan kebutuhan mendesak akan infrastruktur penunjang produksi pertanian. Mereka merindukan adanya gudang penyimpanan pupuk dan benih yang layak, serta alat pengering padi. Selama ini, pupuk dan benih terpaksa disimpan seadanya di rumah warga, jauh dari kata aman dan efisien.
“Kami juga butuh alat pengering padi. Saat musim panen tiba, apalagi di musim hujan, harga gabah jatuh. Kalau bisa disimpan dan dikeringkan dulu, kami bisa mendapat harga lebih baik. Minimal satu mesin pengering berkapasitas 5 ton per kelompok tani,” ujar Suroso, membayangkan masa depan yang lebih cerah dengan fasilitas tersebut.
Tak berhenti di situ, para petani juga mengharapkan bantuan alat pertanian seperti bajak dan dukungan pengembangan peternakan sapi. Hal ini menjadi krusial mengingat berkurangnya lahan sewaan akibat alih fungsi lahan, salah satunya untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pukulan telak lainnya datang dari tidak adanya subsidi listrik untuk petani. Suroso mengungkapkan, untuk musim tanam ketiga (MT 3), ia bisa menghabiskan pulsa listrik hingga Rp18 juta per musim tanam karena masuk kategori pelanggan bisnis. Ini membuat margin keuntungan semakin menipis.
“Dengan kondisi seperti ini, margin keuntungan musim tanam ke-3 sangat tipis. Kami biasanya menahan hasil panen selama dua bulan agar harga naik seribu per kilogram. Tapi tanpa dryer, ini sulit dilakukan,” jelasnya, menggambarkan perjuangan keras mereka untuk bertahan.
Menanggapi berbagai persoalan krusial ini, LaNyalla menegaskan bahwa sebagian besar masalah yang disampaikan berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, khususnya terkait pengelolaan irigasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) tingkat kabupaten dan provinsi.
“Saya prihatin atas berbagai persoalan yang dihadapi petani di Kabupaten Madiun. Saya akan segera berkordinasi dengan Gubernur Jawa Timur agar ada langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan banjir dan irigasi ini. Tugas kami di DPD adalah mengawal aspirasi dari daerah agar sampai ke pemerintah pusat maupun provinsi,” janji LaNyalla, memberikan secercah harapan bagi para petani yang merana.
Akankah janji ini terwujud dan membawa perubahan signifikan bagi para petani Madiun? Kita tunggu bersama langkah nyata dari para pemangku kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, perubahan pola hujan, suhu yang meningkat, dan cuaca ekstrem sudah jelas mempengaruhi produksi dan pendapatan petani.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata. Mulai dari subsidi listrik untuk petani, penyediaan alat produksi, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. Jangan biarkan petani berjuang sendiri,” tegas Ketua DPD RI ke-5 itu.
LaNyalla juga mendorong petani untuk terus menyuarakan aspirasinya dan tidak ragu berkomunikasi dengan wakil-wakil daerah. “DPD RI adalah rumah besar bagi aspirasi daerah. Kami akan terus memperjuangkan kebutuhan dasar petani agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
Editor: Rahmat
