PanenTalks, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai proses legalisasi pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih).
“Bapak Ibu wajib melampirkan akta notaris untuk dimintakan pengesahan Kopdes. Baru nanti diusulkan ke Menteri Hukum. Untuk urusan notaris biayanya sudah disampaikan di seluruh Indonesia, dua juta lima ratus ribu rupiah,” ujar Yandri, dalam keterangan resminya, Minggu (25/5).
Ia menambahkan, biaya tersebut bisa diambil dari Dana Desa. “Kami dari Kementerian Desa dan PDT sudah membuat Surat Edaran, boleh diambil dari Dana Desa, dua juta setengah. Atau sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Menurut Yandri, langkah ini penting untuk menjangkau desa-desa terpencil yang kesulitan mengakses jasa notaris. Ia juga meminta agar desa hanya menggunakan satu sumber dana agar akuntabilitas tetap terjaga.
“Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan Musyawarah Desa Khusus. Tapi ingat, walaupun banyak sumber tadi, salah satunya saja yang diambil. Misalnya akta notaris sudah mengambil dari BDD (Bantuan Dana Desa), maka tidak boleh ambil dari sumber lain juga. Karena itu ada pertanggung jawabannya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menyampaikan pentingnya pendataan potensi ekonomi desa agar Kopdes Merah Putih bisa fokus pada sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Banyak sekali manfaat Kopdes Merah Putih ini. Dan akhirnya nanti yang nganggur-nganggur di desa bisa bekerja. Ngapain? Ngurus pertanian, karena koperasi akan mampu memasarkan hasil tani. Ngurus perikanan, ikan lele, mujaer, patin, dan lain-lain,” ujar Ariza.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Hugua, Ketua DPRD Sultra Laode Tariala, serta jajaran pemerintah daerah dan pendamping desa se-Sulawesi Tenggara.
