PanenTalks, Kulon Progo– Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekonomi perdesaan dengan menjadikan Lumbung Mataraman sebagai pilar utama bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Inisiatif ini digadang-gadang akan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat, selaras dengan semangat Pergub DIY Nomor 52 Tahun 2023 yang membuka pintu bagi bantuan keuangan khusus untuk urusan keistimewaan.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Drajat Purbadi, menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan program inovatif ini. “Lumbung Mataraman adalah lumbung pangan hidup berbasis rumah tangga,” terang Drajat dalam rapat koordinasi yang digelar Senin (7/7) di Aula Adikarta, Kompleks Pemkab Kulon Progo.
Lebih lanjut, Drajat memaparkan bahwa program ini bukan sekadar penanaman biasa. “Di dalamnya ada kegiatan menanam, beternak, dan mengelola lahan pekarangan secara terpadu atau integrated farming,” imbuhnya. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga sekaligus meningkatkan pendapatan anggota Kopdes Merah Putih melalui pengelolaan terpadu sumber daya lokal.
Program Lumbung Mataraman akan terintegrasi erat dengan kebijakan Kopdes Merah Putih, mulai dari skema pengumpulan hasil, pengusulan program, hingga pemasaran produk. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi perdesaan yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus memanfaatkan potensi bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi DIY.
Inisiatif Pemkab Kulon Progo ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan masyarakat desa dan memperkuat fondasi ekonomi lokal, menjadikannya contoh inspiratif bagi daerah lain dalam upaya mencapai kemandirian dan kesejahteraan.
Melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal, program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan, pendapatan petani, serta menjaga kelestarian lingkungan. Harapannya, tercipta ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan terhubung dengan pengembangan agrowisata.
Keputusan yang diambil Pemkab Kulon Progo ini mendapat apresiasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP DIY, Bambang Dwi Witjaksono menyampaikan bahwa Lumbung Mataraman bisa tumbuh karena adanya sinergi dari semua pihak, termasuk sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
“Semoga sinergi ini dapat mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperpendek rantai pemasaran yang kadang menjadi beban masyarakat,” ujar Bambang Dwi.
Tak hanya DPKP, Dinas Koperasi dan UMKM DIY turut menyikapi langkah yang diambil Pemkab Kulon Progo ini. Terlebih Kulon Progo juga telah menyelesaikan 100% pembentukan Kopdes MP.
Berbeda dari koperasi konvensional, Kopdes MP lahir dari musyawarah khusus dan dirancang sebagai badan usaha milik masyarakat, dimana minimal 70% warga menjadi anggota sekaligus pemilik.
“Kolaborasi strategis juga dibangun dengan program Lumbung Mataraman sebagai penggerak ketahanan pangan, baik sebagai unit usaha koperasi, bagian dari Bumkal, maupun melalui kemitraan usaha,” ujar Kabid Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Setyo Hastuti.
Ke depan, peran lurah sebagai pengawas akan sangat penting untuk memastikan tata kelola koperasi berjalan transparan dan profesional. Kopdes MP bukan sekadar program, melainkan langkah konkret menuju kemandirian ekonomi desa di Kulon Progo dan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan dalam pertemuan strategis ini. Bupati menegaskan kalau Kopdes MP tidak boleh gagal, namun juga tidak menjadi beban para pamong.
“Penegasan ini menjadi alarm penting bagi seluruh pihak untuk memastikan koperasi berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat. DIY memiliki banyak saluran pendanaan yang bisa diakses langsung oleh kalurahan,” ungkap Agung.
Tiga pilar utama dijadikan fondasi: Lumbung Mataraman, Desa Wisata, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). BUMD didorong menjadi mitra salur kebutuhan pokok seperti gas melon, gula, tepung, dan minyak goreng, lalu menyalurkannya melalui koperasi desa.
“Keberhasilan koperasi tidak cukup dengan modal usaha saja. Yang utama adalah penguatan manajemen dan kemampuan akuntansi pengurus koperasi,” lanjut Agung.
Acara ini diakhiri dengan Forum Diskusi bersama para lurah se-Kulon Progo. Forum ini menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan kebutuhan, kendala, dan potensi wilayah masing-masing. (*)
Editor: Rahmat
