PanenTalks, Denpasar – Prioritas pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan kini diimplementasikan secara aktif di tingkat daerah. Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, sebagai bagian integral dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengambil langkah strategis melalui sinergi dengan pemerintah daerah Bali untuk merealisasikan target tersebut.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan upaya pengendalian inflasi di tingkat regional terus berjalan melalui koordinasi yang solid antar anggota TPID di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Pemantauan harga komoditas pertanian strategis dilakukan secara berkelanjutan, baik secara mingguan maupun harian, sebagaiEarly Warning System terhadap potensi gejolak harga.
“Fluktuasi harga komoditas pertanian terus kami amati secara intensif, dengan frekuensi pemantauan mingguan dan harian,” jelas Erwin di Denpasar baru baru ini.
Lebih lanjut, Erwin mengindikasikan stabilitas harga pasca Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 di Bali.
Disampaikannya, mekanisme pemantauan berjalan efektif tanpa adanya distorsi harga yang signifikan. Sebagai kelanjutan dari upaya stabilisasi ini, BI Bali berencana mengimplementasikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 23 Mei 2025.
“Kami berharap implementasi GNPIP pada 23 Mei 2025 berjalan lancar dan berkontribusi pada stabilitas harga pangan,” sambungnya.
Inisiatif GNPIP ini akan melibatkan seluruh elemen TPID dari tingkat kabupaten/kota di Bali, serta perwakilan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergabung dalam wilayah koordinasi Bali Nusra.
Salah satu fokus utama dalam GNPIP adalah akselerasi kebijakan Luas Tambah Tanam (LTT) yang ditargetkan sebesar 155 ribu hektare oleh pemerintah pusat.
Implementasi target ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara signifikan. Hal ini menjadi agenda penting dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan TPID dan TPIP, di samping implementasi kebijakan strategis lainnya.
Target LTT seluas 155 ribu hektare tersebut secara spesifik dialokasikan untuk wilayah Bali dan akan didistribusikan kepada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan penetapan dari Kementerian Pertanian. Sebagai ilustrasi, Kabupaten Tabanan mendapatkan alokasi target LTT sekitar 55 ribu hektare.
Erwin optimis bahwa target LTT ini dapat direalisasikan di Bali melalui optimalisasi pemanfaatan lahan eksisting maupun lahan yang belum termanfaatkan secara maksimal. Fokus komoditas dalam implementasi GNPIP ini adalah padi dan hortikultura.
“Prioritas kami adalah komoditas padi dan hortikultura. Strategi utamanya adalah peningkatan produktivitas komoditas-komoditas strategis tersebut,” tegasnya lagi
Dalam waktu dekat, BI Bali akan secara formal menyampaikan rencana strategis ini kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, guna memastikan dukungan penuh dan komitmen bersama dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Peningkatan produktivitas menjadi esensi dari program LTT ini. Oleh karena itu, fokusnya tidak hanya pada perluasan areal tanam, tetapi juga pada optimalisasi hasil panen,” tutupnya. (*)
