PanenTalks, Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong sinergi antarlembaga untuk mengakselerasi aksesibilitas layanan keuangan dan kepemilikan rekening bank secara merata.
Data terkini menunjukkan bahwa penetrasi kepemilikan rekening pada lembaga keuangan formal mencapai 76,3% populasi, dengan tingkat pemanfaatan jasa keuangan formal yang lebih tinggi, yaitu 88,7%. Selain itu, tingkat literasi keuangan nasional terus menunjukkan tren positif, mencapai 65,4%, mengindikasikan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, menyampaikan dalam keynote speech pada Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 bahwa target inklusi keuangan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebesar 91% pada tahun 2025 dan 93% pada tahun 2029, dengan visi jangka panjang mencapai 98% pada tahun 2045.
Lebih lanjut, Deputi Ali menekankan urgensi pemerintah untuk memprioritaskan perluasan jangkauan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang selama ini underserved, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat di wilayah 3T (terpencil, terdepan, tertinggal).
Kelompok-kelompok ini seringkali terkendala oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital publik dan minimnya pemahaman mengenai produk keuangan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, peran aktif dan panduan yang jelas dari perwakilan Pemerintah Daerah menjadi krusial dalam implementasi inklusi keuangan di tingkat akar rumput.
Dalam forum IFIS 2025, diluncurkan pula dokumen referensi “Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran,” hasil kolaborasi antara Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) dan Tony Blair Institute.
Dokumen ini diharapkan menjadi landasan implementasi strategis untuk mempercepat inklusi keuangan dan kepemilikan rekening, sejalan dengan arahan Presiden. Kajian ini mengidentifikasi strategi yang ditargetkan untuk tujuh segmen populasi utama, memastikan bahwa program inklusi keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dirancang secara tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing kelompok masyarakat.
Inisiatif ini juga merupakan manifestasi dari sinergi antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan, memantau, dan mengevaluasi strategi literasi dan inklusi keuangan secara terkoordinasi.
Selain itu, diluncurkan pula Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang dikembangkan oleh DNKI bekerja sama dengan OJK, Bappenas, RISE, dan pemangku kepentingan terkait. Pengukuran komprehensif ini didasarkan pada dimensi Usage, Availability, dan Depth of financial access.
IKAD telah diintegrasikan ke dalam Strategi Nasional Inklusi Keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran, menjamin harmonisasi kebijakan, dan mempercepat upaya Pemerintah Daerah serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mengimplementasikan arahan Presiden terkait inklusi keuangan.
Pihaknya mengajak untuk berkomitmen untuk menyelaraskan upaya kita dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
“Karena sistem keuangan yang inklusif bukan hanya tentang akses terhadap uang, tetapi juga tentang akses terhadap dignity, kesempatan, dan masa depan bangsa kita yang penuh harapan,” pungkas Deputi Ali.
Sebagai informasi, IFIS 2025 diposisikan sebagai forum kolaborasi strategis di tingkat nasional dan global, mengintegrasikan target pembangunan Asta Cita dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam agenda inklusi keuangan global dan memposisikannya sebagai champion dalam pemerataan ekonomi dunia. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk pimpinan OJK, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Tony Blair Institute, dan Gates Foundation. (*)
