PanenTalks, Jakarta – Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk merajut masa depan kelautan Indonesia yang gemilang melalui pengarusutamaan gender.
Langkah ini bukan sekadar tren, melainkan sebuah keyakinan mendasar bahwa pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan mencapai potensi maksimalnya jika perempuan ditempatkan sebagai agen perubahan yang aktif dan berdaya.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, dengan lantang menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender adalah kunci pembuka gerbang menuju implementasi kebijakan ekonomi biru yang inklusif.
Ia menekankan bahwa perempuan adalah denyut nadi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
Mereka bukan hanya pelaku usaha mikro dan pengolah hasil perikanan yang gigih, tetapi juga penjaga setia nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang terwariskan dari generasi ke generasi.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Talks, sebuah momen penting yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, simbol emansipasi dan kekuatan perempuan Indonesia.
Untuk mewujudkan visi mulia ini, KKP telah mengukuhkan langkah-langkah strategis melalui penerbitan dua peraturan penting: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Lingkungan KKP dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah.
Kedua regulasi ini menjadi panduan konkret dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap kebijakan dan program KKP.
Lebih jauh, Kartika Listriana menyoroti peran unik perempuan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis ekosistem pesisir.
Perspektif perempuan cenderung holistik, mengedepankan keberlanjutan, keamanan, dan keseimbangan fungsi ruang laut yang esensial bagi kehidupan. Beliau menegaskan bahwa laut yang lestari bukan hanya tentang menjaga keindahan alamnya, tetapi juga tentang membangun keadilan sosial, di mana perempuan tidak lagi dipandang sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai arsitek utama dalam menata ruang laut yang berkeadilan.
Akses Setara: Fondasi Pembangunan yang Berkelanjutan
Komitmen KKP dalam memberdayakan perempuan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung akar permasalahan.
Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan ekonomi kreatif membuka peluang baru bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitasnya.
Inisiatif konservasi dan ekowisata pesisir tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang inklusif.
Sekolah Lapang Pesisir, hasil kolaborasi apik antara KKP, FAO, dan UN Women, membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dan berkontribusi secara aktif.
Keterlibatan organisasi perempuan dalam uji publik penyusunan RZWP3K Provinsi, penyusunan zonasi, pengawasan konservasi berbasis kearifan lokal, serta Program Desa Bahari, adalah bukti nyata bahwa suara dan aspirasi perempuan didengar dan dihargai.
Senada dengan semangat inklusivitas, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Reny Windyawati, menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan inklusif bukan hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap kesempatan yang tercipta.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dengan visi yang kuat, menegaskan urgensi penataan pemanfaatan ruang laut. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi setiap aktivitas di wilayah laut, tetapi yang lebih penting, adalah fondasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem yang rapuh.
Dengan melibatkan perempuan sebagai mitra strategis, KKP yakin bahwa masa depan kelautan Indonesia akan lebih cerah, adil, dan lestari.(*)
