PanenTalks, Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah strategis untuk memajukan industri garam nasional dengan memilih Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lokasi pengembangan modeling pergaraman.
Keputusan ini didasari oleh kondisi geografis NTT yang ideal, ditandai dengan curah hujan rendah dan musim kemarau yang panjang, menciptakan lingkungan yang sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, bersama tim ahli KKP dan perwakilan PT Garam, telah turun langsung meninjau sejumlah lokasi potensial di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang.
Di Sabu Raijua, fokus peninjauan tertuju pada Desa Menia (Sabu Barat), Desa Bodae (Sabu Timur), dan Desa Deme (Sabu Liae). Sementara itu, di Kabupaten Kupang, Desa Bipoli dan Oetata, Kecamatan Camplong, yang telah memiliki jejak pengelolaan garam oleh PT Garam, menjadi pusat perhatian.
Koswara menegaskan bahwa iklim panas stabil di NTT memiliki kemiripan dengan kawasan penghasil garam terkemuka di Australia Barat, Dampier.
Kondisi ini membuka peluang besar bagi NTT untuk menjadi pusat modeling tambak garam dengan target produktivitas ambisius, mencapai 200 ton per hektare.
Lebih lanjut, pemilihan lokasi strategis ini tidak hanya mempertimbangkan aspek potensi alamiah, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap faktor sosial-budaya masyarakat setempat, kejelasan status lahan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.
Peninjauan lapangan ini menjadi fondasi awal bagi KKP untuk mewujudkan model ekstensifikasi tambak garam di berbagai wilayah strategis, demi memenuhi kebutuhan garam nasional yang terus meningkat.
Hasil dari observasi ini akan memperkaya kajian komprehensif KKP dalam menentukan lokasi pembangunan modeling garam dengan skema ekstensifikasi yang terukur.
Inisiatif pembangunan modeling ekstensifikasi ini memiliki tujuan ganda, yaitu meningkatkan secara signifikan produksi dan kualitas garam lokal.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027.
Mengingat kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,9 hingga 5 juta ton per tahun, meliputi sektor konsumsi, industri, peternakan, perkebunan, pengolahan air, hingga pengeboran minyak, pengelolaan model ini akan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah.
Juga, pelaku usaha melalui kerangka ekonomi yang saling menguntungkan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menggarisbawahi urgensi adanya terobosan nyata untuk memajukan industri garam nasional agar semakin mandiri dan berdaya saing global.
Selain melalui pembangunan modeling ekstensifikasi, KKP juga akan mendorong peningkatan produktivitas garam nasional melalui strategi intensifikasi, yaitu dengan mengoptimalkan potensi tambak garam rakyat yang sudah ada. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen kuat KKP untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri garam dunia.(*)
