PanenTalks, Yogyakarta – Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perhatian publik.
Purbaya, yang baru saja menggantikan Sri Mulyani, menegaskan akan menarik kembali dana MBG jika penyerapan anggarannya belum optimal hingga akhir Oktober 2025.
“Kalau di akhir Oktober (2025) kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya (anggaran MBG) hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya,” kata Purbaya belum lama ini.
Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, segera memberikan tanggapan. Luhut menilai penyerapan anggaran MBG sudah cukup signifikan dan meminta agar dana tersebut tidak dialihkan ke program lain.
Menkeu Purbaya kembali menegaskan komitmennya untuk memangkas anggaran MBG jika sampai akhir Oktober serapan program belum menunjukkan kemajuan berarti.
“Kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita potong [anggarannya] juga,” ujar dia.
Pernyataan ini merespons imbauan Luhut yang meminta agar anggaran MBG tidak dipindahkan meski ada keterlambatan penyerapan. Purbaya menambahkan, pernyataan Luhut menunjukkan adanya keyakinan bahwa tren serapan anggaran sudah membaik, namun evaluasi tetap dilakukan berdasarkan data lapangan.
“Itu berarti kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” kata Purboyo menambahkan.
Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Membaik
Sebelumnya, Luhut menyebut bahwa penyerapan anggaran MBG menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ia mengatakan, peningkatan penyerapan ini berdampak positif langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor mikro.
“Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran, tetapi juga dari efek berganda yang membantu perekonomian rakyat kecil.
“Program Makan Bergizi Gratis ini sudah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja. Itu berarti pergerakan ekonomi di lapangan sudah mulai terasa,” katanya.
Prioritas Pemerintah: Efektivitas dan Ketepatan Sasaran Program
Kementerian Keuangan saat ini tengah memantau efektivitas pelaksanaan program MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin program ini meningkatkan kualitas gizi dan memperkuat ekonomi daerah.
Purbaya menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan berarti menghentikan program, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Evaluasi penyerapan anggaran MBG diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam laporan kinerja pemerintah kuartal IV-2025. Pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperjelas tata kelola serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait program ini.
Dengan tenggat waktu kurang dari satu bulan menuju evaluasi, kementerian dan instansi terkait diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan program agar target peningkatan gizi dan serapan ekonomi bisa tercapai. (*)
