PanenTalks, Semarang – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta seleksi calon siswa Sekolah Rakyat secara transparan, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Rekrutmen siswa Sekolah Rakyat harus menghindari praktik KKN serta menggunakan data tunggal verifikasi di lapangan,” kata Mensos di Purbalingga, Minggu 25 Mei 2025.
Dengan penggunaan data tunggal, lanjut dia, maka pemerintah akan lebih fokus untuk secara pasti mengetahui penerima bantuan dan berhasil mendorong naik kelas
Menurut dia, integritas dalam menjalankan program ini merupakan salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Ia juga mengajak untuk turut mengawasi agar menerima siswa berasal dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.
“Siswa bersekolah di Sekolah Rakyat adalah warga desil 1, kategori miskin dan miskin ekstrem menurut data statistik,” katanya.
Tahun ini, lanjut dia, kuota Sekolah Rakyat pembatasan maksimal 100 siswa.
Ke depan kuota akan bertambah menjadi 300 siswa. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA sebanyak 100 siswa, jika infrastruktur memadai.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana menyampaikan, apresiasi atas gerak cepat Kementerian Sosial langsung turun ke lapangan. Tim bergerak dalam tiga hari sejak pertemuan awal.
Banjarnegara, kata dia, masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi. Tercatat 14,17 persen atau sekitar 137.680 jiwa dari total penduduk 1,06 juta jiwa.
Ia mengajak, ASN dan masyarakat untuk peduli pada lingkungan sekitar, terutama membantu warga miskin membutuhkan perhatian dan bantuan konkret. (*)
