PanenTalks, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sudah siap. Uji coba akan dimulai pada pekan kedua September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar dan bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Saifullah Yusuf melalui keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
Ia menjelaskan, digitalisasi dilakukan agar bansos PKH lebih tepat sasaran dengan mekanisme objektif dan transparan. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Adapun bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nominal berbeda sesuai kategori penerima manfaat. “Untuk ibu hamil dan masa nifas Rp3 juta per tahun, anak usia dini Rp3 juta per tahun, anak SD Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun,” terang Mensos.
Ia menambahkan, bantuan juga diberikan untuk lansia dan penyandang disabilitas berat sebesar Rp2,4 juta per tahun, serta korban pelanggaran HAM berat sebesar Rp10,8 juta per tahun.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan mengurangi subjektivitas sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan. Namun masyarakat tetap dilibatkan dalam pemutakhiran data. “Mulai dari mengusulkan, menyanggah, sampai mendaftarkan diri, semua bisa dilakukan melalui aplikasi,” jelasnya.
Kemensos juga tetap melakukan verifikasi lapangan untuk menjamin akurasi data penerima. “Kami sadar belum semuanya terbiasa dengan teknologi, karena itu pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Dengan data penerima yang semakin akurat, ia optimistis intervensi sosial menjadi lebih tepat sasaran. “Kalau data akurat, maka akan terukur berapa keluarga miskin yang bisa digraduasi atau naik kelas setiap tahun,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Banyuwangi. “Tahun 2024, angka kemiskinan di Banyuwangi tercatat 6,59 persen, lebih rendah dari angka nasional 8,57 persen. Kalau uji coba berhasil, digitalisasi PKH akan diperluas bertahap ke skala nasional,” jelasnya.
Saifullah Yusuf menambahkan, diseminasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan potensi penghematan negara. “Kalau digitalisasi berjalan nasional, penghematan bisa mencapai Rp14 triliun per tahun,” pungkasnya.
