PanenTalks, Jakarta-Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya pemanfaatan Microsite Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai bagian dari transformasi digital koperasi. Ia menekankan bahwa platform ini menjadi syarat utama agar koperasi dapat mengakses pembiayaan dan dukungan pemerintah.
“Koperasi Desa yang belum masuk microsite tidak bisa mengajukan pembiayaan. Microsite bukan hanya soal data, tapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas koperasi di mata perbankan, BUMN, maupun mitra usaha,“ kata Budi Arie dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Nasional di Surabaya, Kamis (21/8).
Hingga 18 Agustus 2025, tercatat 80.605 unit Kopdes telah berbadan hukum. Dari jumlah itu, sebanyak 35.343 koperasi sudah memiliki akun Microsite dan 2.921 di antaranya memperbarui data. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 4.670 koperasi telah memiliki akun microsite, namun baru 366 koperasi yang memperbarui datanya.
“Namun untuk pemutakhiran data Microsite di Jatim ini baru 366 unit koperasi. Ini menunjukkan perlunya percepatan sosialisasi dan pendampingan agar tidak hanya banyak yang terdaftar,” ujar Budi Arie.
Menkop menegaskan kewajiban Kopdes/Kel menggunakan platform microsite untuk mewujudkan koperasi modern, transparan, dan berdaya saing. “Microsite bukan hanya alat administrasi, tapi juga pintu masuk Kopdes untuk naik kelas. Kita ingin koperasi menjadi mitra strategis dalam rantai pasok nasional, bahkan global,“ ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan microsite meningkatkan kredibilitas koperasi di mata perbankan.
“Banyak bank dan lembaga pembiayaan kini lebih percaya menyalurkan modal karena adanya rekam jejak digital yang jelas. Melalui microsite ini juga, koperasi dapat mempromosikan potensi desa, memperkuat tata kelola digital, serta mempermudah integrasi dengan program pemerintah maupun stakeholder lainnya,“ kata Budi Arie.
Menkop juga menekankan pentingnya peran satuan tugas wilayah dalam mendampingi koperasi melakukan sinkronisasi data. Ia menyebut ribuan koperasi di empat wilayah besar sudah masuk sistem, dengan distribusi yang merata.
Lebih jauh, Budi Arie menegaskan bahwa keterhubungan microsite dengan BUMN, marketplace UMKM, dan lembaga keuangan akan membuka ruang baru bagi koperasi.
“Transformasi digital koperasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Melalui microsite, kita ingin koperasi desa dan kelurahan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat sekaligus memiliki daya saing di era digital,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti perkembangan Kopdes/Kel Merah Putih di wilayahnya yang telah beroperasi sebanyak 68 unit. Namun, menurutnya, mayoritas koperasi baru masih menghadapi kendala permodalan.
“Permodalan rata-rata masih di bawah Rp2 juta. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan modal untuk memperkuat bisnisnya,“ ungkap Khofifah.
Ia berharap perbankan dapat memanfaatkan dana CSR untuk mendukung Kopdes/Kel Merah Putih, baik melalui pendampingan bisnis, tata kelola, maupun promosi gerai. “Dana CSR bisa dipakai untuk make up gerai dengan mencantumkan logo bank pada gerai tersebut,“ pungkas Khofifah.
