PanenTalks, Jakarta – Pengumuman kebijakan tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap sejumlah mitra dagang, termasuk Indonesia, telah menginjeksi dinamika baru dalam lanskap perdagangan internasional. Kebijakan ini berpotensi menciptakan transmission mechanism yang dapat mempengaruhi stabilitas kinerja ekspor nasional.
Merespons policy shock ini, Pemerintah Indonesia mengadopsi respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi. Lebih dari sekadar pernyataan sikap, Indonesia aktif menyampaikan proposal konkret kepada Pemerintah AS, menekankan prinsip mutually beneficial dalam kerangka kerja sama bilateral.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, “Indonesia merespons cepat. Komunikasi formal melalui surat telah disampaikan kepada otoritas terkait di AS, termasuk USTR, US Commerce, dan US Treasury. Respons positif dari pihak Amerika menunjukkan efektivitas outreach Indonesia, menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang dijadwalkan untuk dialog.”
Sebagaimana dikutip dari ekon.go.id, Pernyataan ini disampaikan dalam forum “Investor Daily Roundtable: Trump’s Trade Trap?” di Jakarta pada Rabu, 30 April.
Sejak inisiasi kebijakan tarif, Pemerintah Indonesia aktif melakukan komunikasi lintas batas dan memperkuat posisi kolektif ASEAN dalam merespons isu ini. Diplomasi intensif dijalankan dengan mitra strategis seperti Malaysia, Singapura, Uni Eropa, Inggris, dan China, serta dialog langsung dengan Pemerintah Amerika Serikat.
Menko Airlangga juga menggarisbawahi langkah antisipatif yang telah diimplementasikan, termasuk formulasi paket kebijakan dan pembentukan satuan tugas khusus. Respons proaktif Indonesia diapresiasi oleh AS, memberikan keuntungan sebagai first mover.
“Status sebagai early mover dan penyampaian usulan yang komprehensif diapresiasi oleh pihak AS. Mengingat potensi negosiasi dengan 72 negara dalam kurun waktu 90 hari, Indonesia perlu menawarkan specialty atau unique selling proposition yang menarik bagi Amerika,” jelas Menko Airlangga.
Indonesia mengajukan solusi holistik dan berimbang melalui “comprehensive and fair proposal”. Tawaran ini mencakup revitalisasi perjanjian dagang bilateral yang telah ada, termasuk Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) Indonesia-AS dan ASEAN-AS.
Respons Indonesia tidak hanya bersifat reaktif terhadap kebijakan AS, tetapi juga proaktif dengan mengajukan request yang konstruktif. Pendekatan dua arah ini bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi bilateral.
“Indonesia secara langsung mengusulkan format perjanjian yang terstruktur,” lanjut Menko Airlangga.
Diversifikasi pasar ekspor juga menjadi fokus utama. Meskipun AS merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia, Eropa diidentifikasi sebagai target pasar strategis berikutnya. Progres signifikan dalam negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) diharapkan dapat membuka peluang pasar yang luas bagi produk ekspor nasional, terutama sektor tekstil, alas kaki, dan makanan.
Momentum ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat reformasi struktural dalam negeri, khususnya dalam konteks aksesi ke OECD dan CPTPP. Pemerintah telah membentuk dua Satuan Tugas (Satgas) khusus: Satgas Negosiasi yang dipimpin oleh Menko Airlangga dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, dan Satgas Deregulasi yang bertugas menyederhanakan regulasi di berbagai sektor.
Kata Airlangga, arahan Presiden Prabowi menekankan sinergi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan Indonesia Incorporated. Diharapkan, sinergi ini dapat mendorong resiliensi ekonomi nasional di tengah potensi contagion effect dari kebijakan tarif global.
“Seperti halnya vaksin dalam menghadapi pandemi Covid-19, diharapkan ASEAN memiliki antidote kolektif terhadap ketidakpastian ekonomi global,” pungkas Menko Airlangga. (*)
