PanenTalks, Yogyakarta – Sebanyak 57.349 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dinonaktifkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penonaktifan ini menyusul terbitnya Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025.
Informasi ini disampaikan oleh Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, dalam acara pemberian penghargaan Kepatuhan Pembayaran Iuran Program JKN 2024 di Yogyakarta, Kamis (12/6).
Menyikapi hal ini, Yessi mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan. Tujuannya adalah agar warga yang masih berhak menerima bantuan iuran dapat segera diaktifkan kembali.
“Penyebabnya antara lain peserta yang sudah meninggal, alih segmen, atau bayi baru lahir yang tidak diperbaharui datanya lebih dari tiga bulan,” jelas Yessi, seperti dikutip dari Antara. “Kami harap SK bulan berikutnya bisa memulihkan mereka yang memang masih layak.”
Langkah verifikasi dan validasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan tetap terpenuhi.
Oleh karena itu, dia menghimbau pemerintah daerah segera melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan agar warga yang masih berhak bisa kembali diaktifkan.
Yessi juga mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembiayaan peserta JKN dari kalangan tidak mampu, guna meringankan beban pemerintahan dalam jangka panjang.
“Kami percaya kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan sektor swasta bisa menjaga kesinambungan program ini,” katanya.
Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Didik Wardaya mengatakan Pemda DIY siap mengupayakan pemulihan status 57,349 PBI-JK.
“Artinya yang non-aktif itu kami upayakan bisa aktif kembali. Satu tantangan bagi kita untuk meningkatkan kepesertaan mereka,” ujarnya. (*)
Editor: Rahmat
