PanenTalks, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan beras akan kembali disalurkan selama dua bulan pada Oktober dan November 2025.
“Bantuan pangan beras 2 bulan sudah bisa dieksekusi, sehingga kami mengundang Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mekanisme pengawasan sama-sama di lapangan,” ujar Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Arief menjelaskan, mekanisme penyaluran tetap sama dengan periode Juni–Juli 2025, menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penerima, dengan pendanaan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
“Mekanisme bantuan pangan hampir sama seperti sebelumnya. Kalau kemarin diusulkan empat bulan, kali ini dua bulan dulu jalan, yaitu Oktober dan November 2025. Anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan, bukan anggaran tambahan Badan Pangan Nasional. Sasarannya tetap sama, berdasarkan DTSEN,” jelasnya.
Pada periode sebelumnya, Juni–Juli 2025, bantuan pangan beras telah disalurkan kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan alokasi 10 kilogram per bulan atau 20 kilogram per keluarga untuk dua bulan.
Kepastian penyaluran ini juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Kemudian bantuan pangan, itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober-November. Nah itu diperlukan dana sebesar 7 triliun rupiah,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
Airlangga menambahkan, bantuan bisa diperpanjang hingga Desember 2025. “Namun hal tersebut harus menunggu evaluasi dan mempertimbangkan realisasi anggaran,” ujarnya.
Dalam RDP, Arief juga mengungkapkan usulan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp22,5 triliun untuk program pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), termasuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam.
“Berapa yang diserap Bulog, itu kan kita juga harus satu paket dengan pengeluarannya. Pengeluaran dari CBP itu apa saja, nah itu kan yang saya ajukan. Jadi kita ini kan sebagai eksekutif, apa yang sudah kita propose, kita tunggu apakah disetujui atau tidak,” ungkap Arief.
Selain itu, NFA juga telah mengajukan anggaran tahun 2026 sebesar Rp233,3 miliar ke Komisi IV DPR RI. Usulan tersebut telah disetujui dan akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI.
“Anggarannya Badan Pangan Rp233 miliar tahun 2026. Ini sudah kita sampaikan ke Komisi IV DPR RI, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah tentu punya prioritas dan kita sebagai eksekutif menunggu persetujuan. Yang pasti kita selalu ikut arahan Bapak Presiden Prabowo,” tegas Arief
