PanenTalks, Semarang – Ombudsman wilayah Jawa Tengah menyebut kualitas pelayanan publik pemerintah provinsi tersebut secara umum sudah berada di level atas.
“Berdasarkan penilaian yang dilakukan lembaganya, kualitas pelayanan publik di pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh berada pada level atas,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Jawa Tengah, Siti Farida .
Dia mengatakan saat Sosialisasi Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Hotel Oaktree Semarang pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Oleh sebab itu, Ia meminta agar itu tetap bisa dipertahankan, meskipun saat ini ada perubahan sistem penilaian.
Ombudsman RI, kata dia, tahun 2025 menerapkan sistem penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik.
“Sebelumnya, publik mengenal survei kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tahun ini, Ombudsman melakukan transformasi menuju Opini Maladministrasi,” kata dia.
Pendekatan baru tersebut, kata Farida, tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga menilai potensi dan pola maladministrasi yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Dengan pemetaan potensi maladministrasi, kami ingin mendorong penyelenggara layanan untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan, demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pemprov berkomitmen senantiasa memberikan pelayanan publik yang baik. Tujuannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Berdasarkan penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan, pemerintah Provinsi Jateng mengalami trend peningkatan capaian positif. Pada tahun 2021, nilai kepatuhan Provinsi Jawa Tengah masih berada di zona kuning, yakni 73,49.
Setahun kemudian, sudah menjadi zona hijau dengan nilai 93,14. Angka ini masuk kategori opini kualitas tertinggi. Selanjutnya di 2023, mengalami kenaikan dengan nilai 94,5. Artinya Jawa Tengah masuk kategori zona hijau dan opini kualitas tertinggi. Terakhir di 2024, tetap menjadi leading pada opini kualitas tertinggi-zona hijau dengan nilai 98,21.
Menurut dia, kunci pelayanan publik baik akan tertunaikan, saat masyarakat merasa terbantu dan terselesaikan masalahnya. (*)
