PanenTalks, Sleman – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Padukuhan Blambangan, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Sleman, menghentikan sementara aktivitas dapurnya sejak Senin, 13 Oktober 2025.
Penghentian ini dipicu oleh belum cairnya dana dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi penopang utama operasional dapur tersebut.
Aris, penanggung jawab dari yayasan pengelola SPPG Jogotirto, menyebut bahwa pihaknya terpaksa menonaktifkan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena anggaran yang seharusnya turun secara berkala belum diterima hingga kini.
“Kita memutuskan untuk off (tidak memberikan layanan Makan Bergizi Gratis -red), sebabnya adalah belum turunnya anggaran dari BGN,” jelas Aris.
Menurut Aris, pencairan dana dari pemerintah semestinya dilakukan setiap 10 hari. Namun dalam siklus terakhir, pencairan tidak kunjung dilakukan, membuat operasional dapur tidak bisa dilanjutkan.
“Per Senin (kami stop operasional -red), karena memang anggarannya belum turun, kami memutuskan itu. Regulasi kan sangat jelas bahwa operasional dapur tidak diperkenankan untuk melakukan menggunakan dana talangan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan penghentian sementara ini tidak ada kaitannya dengan kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di Berbah beberapa waktu lalu.
Aris menyebut saat ini yayasan masih mencari tahu akar persoalan keterlambatan pencairan, termasuk kemungkinan adanya kesalahan dalam dokumen proposal.
“Mis-nya di mana, kami masih mencari, ‘mis-nya di mana nih. Kok sampai bisa tidak cair? Bisa terjadi keterlambatan?’ Karena secara logikanya, jika proposal (permohonan anggaran MBG -red) kita masuk ke sana ada kekeliruan normatifnya itu 3×24 jam itu pasti proposal tersebut sudah kembali dan ada keterangan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera mencairkan dana agar kegiatan dapur SPPG bisa kembali beroperasi, demi menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, serta mempertahankan semangat para relawan.
“Semakin cepat, semakin baik, karena satu sisi, relawan juga kasihan kalau berhenti lama-lama, kemudian yang kedua juga sasaran juga kasihan ketika mereka sudah tidak dapat jatah makan siang lagi,” tuturnya.
Dari sisi regional, Kepala Regional SPPG DIY, Gagat Widyatmoko, juga membenarkan bahwa kendala administratif di tingkat pusat menjadi penyebab utama terhambatnya pencairan dana. Ia menyebut proses penataan ulang pejabat pembuat komitmen (PPK) di pusat turut memperlambat proses ini.
“Masih kami komunikasikan intens dengan BGN pusat agar bisa segera operasional kembali, untuk sementara agar SPPG mengkomunikasikan dengan baik kepada Kelompok Penerima Manfaat yang dilayani oleh SPPG tersebut,” ungkap Gagat.
Pihak yayasan dan regional berharap agar proses pencairan bisa segera rampung, sehingga dapur SPPG Jogotirto dapat kembali memberikan layanan makan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)
