PanenTalks, Yogyakarta – Tayangnya video iklan yang menampilkan sosok Presiden Prabowo di bioskop komersial menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian kalangan menyebut langkah tersebut mengingatkan pada praktik komunikasi ala Orde Baru, yang identik dengan penyampaian informasi satu arah tanpa ruang diskusi publik.
Menanggapi hal ini, Dosen Komunikasi Politik dari FISIP Universitas Gadjah Mada, Prof. Nyarwi Ahmad, menyampaikan pandangannya terkait pilihan pemerintah menggunakan bioskop sebagai medium sosialisasi program kerja.
“Apakah pemerintah tidak memiliki cara yang lebih inovatif untuk menyampaikan informasi mengenai keberhasilan program kerjanya?” ujar Nyarwi, Jumat, 19 September 2025.
Ia menilai bahwa penayangan materi semacam ini di bioskop bisa memunculkan kesan propaganda di mata publik. Apalagi, menurutnya, bioskop merupakan ruang tontonan fiksi, sehingga masyarakat bisa saja mempertanyakan kredibilitas informasi yang disampaikan.
“Nah, di sini audiens jadi mempertanyakan apakah program kerja yang disampaikan ini nyata atau sebaliknya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Nyarwi menyebut pendekatan komunikasi seperti ini pernah digunakan pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana informasi disebarluaskan secara satu arah tanpa membuka ruang interaksi atau dialog dengan masyarakat.
“Kenapa pemerintah nyaman menggunakan pola komunikasi seperti ini, saya kira ini termasuk dalam bentuk propaganda,” ungkapnya.
Ia memperingatkan bahwa strategi semacam ini berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, terutama jika publik merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam komunikasi kebijakan negara. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap Presiden Prabowo di tengah berbagai tantangan politik yang dihadapi.
“Saya kira tim dari Presiden harus lebih inovatif dalam melakukan komunikasi publik,” tutur Profesor Fisipol ini.
Tak hanya dari sisi komunikasi politik, Nyarwi juga menyoroti aspek etika konsumen dalam konteks penayangan materi pemerintah di ruang komersial seperti bioskop. Ia menekankan pentingnya kesadaran akan hak-hak konsumen, baik oleh pemerintah maupun oleh pengelola bioskop.
“Di era masyarakat demokrasi penting bagi setiap pihak, baik itu pihak pengelola bioskop maupun pemerintah untuk mengerti hak dari konsumen,” kata dia. (*)
