PanenTalks, Denpasar -Gubernur Bali, Wayan Koster, didampingi Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata untuk berkomitmen penuh dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat di Provinsi Bali.
Ajakan ini disampaikan Gubernur Koster saat memberikan arahan di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, pada Kamis (30/10/2025).
Di hadapan para stakeholder, termasuk Ketua PHRI Bali, Prof. Tjok Oka Sukawati, Gubernur menegaskan, pembangunan pariwisata ini harus selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
Implementasi visi tersebut meliputi: * Memperkokoh Kebudayaan Bali melalui penggunaan Aksara Bali, Busana Adat Bali, Penguatan Desa Adat, dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
Melaksanakan Pembangunan Destinasi Wisata Baru, seperti Kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng dan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung.
Membangun Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Strategis pada tahun 2026, termasuk Restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih di Karangasem, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur di Bangli, pembangunan gedung parkir dan jalan shuttle menuju Pelabuhan Sanur, serta pembangunan Jalan Baru Underpass Jimbaran di Kabupaten Badung.
Menjaga Ekosistem Alam dan Lingkungan. Menyusun Tata Kelola Pariwisata Berkualitas dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali.
Mengoptimalisasikan Pungutan Wisatawan Asing secara bergotong royong.Gubernur Koster menekankan pentingnya pelaksanaan program ini secara bersama-sama.
Hal ini dikarenakan, selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bali, pembangunan pariwisata juga menimbulkan berbagai permasalahan.
Beberapa masalah yang dicatat meliputi: meningkatnya alih fungsi lahan sawah, penumpukan sampah, ancaman ketersediaan air bersih, tingginya kemacetan, kesenjangan ekonomi di luar wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Lalu ada kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang jauh dari memadai, tingginya praktik pembelian aset dengan memakai nama masyarakat lokal Bali, dan adanya kasus narkoba, munculnya komunitas orang asing yang eksklusif.
“Hingga penodaan tempat-tempat suci semakin meningkat,” ungkap Gubernur yang berasal dari Desa Sembiran, Buleleng ini.(*)
