PanenTaks, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia (RI) memprioritaskan kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekspansi jangka panjang.
Fokus utama di Semester II 2025 akan diarahkan pada penguatan konsumsi dan investasi, dengan penekanan khusus pada akselerasi pengembangan pariwisata dan peningkatan daya tarik investasi.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha domestik dan investor asing.
“Melihat berbagai tantangan perekonomian ke depan, kita perlu menyiapkan berbagai program yang dapat mendorong agar perekonomian Indonesia bisa berkembang di semester kedua dengan pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025 di Jakarta, dilansir laman ekon.go.id Jumat 25 Juli lalu.
Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026, pemerintah menyiapkan skema stimulus komprehensif. Stimulus ini mencakup:
Penyediaan acara nasional dan paket wisata bundling.
Pemberian insentif PPN-DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk tiket pesawat.
Diskon tarif pada moda transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan jalan tol.
“Pemerintah akan mendorong ada event baru lagi untuk diskon. Nah kalau ke depan, ya kita persiapkan lagi untuk Nataru di akhir tahun,” tambah Menko Airlangga, menekankan komitmen pemerintah untuk terus merangsang sektor pariwisata.
Peningkatan Investasi dan Percepatan Proyek Strategis
Di bidang investasi, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data dan aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, beberapa langkah percepatan investasi juga disiapkan, meliputi: Implementasi Kredit Investasi Padat Karya, Peningkatan target Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Percepatan implementasi Kredit Program Perumahan dan Penyerapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pemerintah juga mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki alokasi anggaran besar, untuk mengakselerasi penyerapan APBN.
Program-program prioritas pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis, Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan tiga juta rumah juga menjadi bagian dari strategi untuk memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja baru untuk program-program ini akan diprioritaskan untuk masyarakat Desil-1 dan Desil-2.
Melalui sinergi kebijakan APBN dan non-APBN, pemerintah optimis langkah-langkah ini dapat menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.(*)
