PanenTalks, Salatiga – Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Provinsi Jawa Tengah diharapkan semakin merata dan masif tersebar di seluruh wilayah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengatakan, pemerataan PAUD untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Dukungan dari seluruh pihak, termasuk swasta, agar PAUD bisa semakin masif dan merata. Ia berharap, pelayanan pendidikan tetap harus ditingkatkan,” kata dia, saat menghadiri Pengukuhan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2029, Kamis 11 September 2025.
“Tantangan pendidikan tidak hanya di level provinsi, tetapi juga di tingkat pusat dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, perlu dikawal dengan baik,” kata dia.
Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin menyatakan, hingga kini masih ada tantangan besar di sektor PAUD. Tingkat partisipasi anak usia 0–6 tahun di Jawa Tengah baru mencapai sekitar 14,31 persen.
“Selain itu, masih ada lembaga PAUD yang belum ramah anak, serta keterbatasan tenaga pendidik,” kata dia.
Oleh karena itu, ada tiga program prioritas mendukung hal tersebut. Pertama, Semangat Nyokong PAUD, yaitu peningkatan kualitas SDM melalui pendampingan dan pelatihan bagi guru PAUD. Kedua, PAUD berbasis masyarakat atau PAUD Emas untuk meningkatkan keikutsertaan targetnya di angka 60 persen dari 14,31 persen.
“Apalagi Paud Emas ini sudah ada di Posyandu yang jumlahnya lebih dari 4.465 di seluruh Jawa Tengah. Ketiga, program Satu Desa, Dua PAUD,” kata dia.
Tugas Bunda PAUD, kata dia, bukan hanya memperkuat program melainkan mengawasi pelaksanaannya.
“Kita harus pastikan PAUD di Jawa Tengah benar-benar inklusif, ramah anak, serta memiliki kurikulum yang menanamkan karakter dan akhlak yang baik,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Sadimin menegaskan, tema tahun ini menjadi pengingat pentingnya sinergi dalam menyiapkan ekosistem layanan PAUD yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.
“Melalui pengukuhan Pokja ini, kita ingin menyatukan langkah dan budaya kerja, mendorong layanan PAUD yang lebih merata, serta menyinkronkan program antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata dia. (*)
