PanenTalks, Denpasar– Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar menjadi saksi peluncuran kembali layanan transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD) oleh Gubernur Bali, Wayan Koster pada 18 April lalu.
Acara ini menandai babak baru dalam upaya Pemerintah Provinsi Bali menyediakan transportasi publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.
Sempat terhenti sejak Januari 2025, TMD kembali hadir dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Peluncuran ini bukan sekadar seremonial. Di balik acara tersebut, terjalin kesepakatan penting melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan proyek strategis dan infrastruktur di enam kabupaten di Bali: Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Selain itu, juga disepakati pola pembangunan semesta berencana di Provinsi Bali, serta perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
Gubernur Koster menjelaskan bahwa operasional TMD kini didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan skema pendanaan 30% dari Pemerintah Provinsi Bali dan 70% dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita.
Total 75 unit bus akan melayani enam koridor, yaitu K1 (Central Parkir Kuta – Terminal Pesiapan), K2 (Ubung-GOR Ngurah Rai-Bandara), K3 (Ubung-Sanur), K4 (Ubung-Monkey Forest), K5 (Central Parkir Kuta-PNB-Titi Banda) dan K6 (Central Parkir Kuta-Bandara-Central Parkir ITDC Nusa Dua).
Lebih dari sekadar layanan transportasi, TMD adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah metropolitan Denpasar dan Badung.
Gubernur Koster menegaskan bahwa tujuan utama TMD adalah memberikan layanan publik yang layak bagi masyarakat Bali, bukan mencari keuntungan.
Ia berharap masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.
Sementara itu, BKK menjadi pilar penting dalam pemerataan pembangunan di Bali. Dana ini berasal dari 10% realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan serta makanan dan minuman, yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar.
Fokus BKK adalah pada program-program strategis seperti pengolahan sampah, transportasi publik, dan peningkatan layanan publik lainnya, demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh Bali.
Acara peluncuran dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala OPD Provinsi Bali, dan undangan terkait lainnya.
Sebagai simbol dimulainya operasional TMD, Gubernur, Wakil Gubernur Bali, dan para undangan turut serta menaiki bus TMD dari Jayasabha menuju GOR Ngurah Rai, Denpasar.(*)
