PanenTalks, Morotai – Pemerintah tengah gencar mengakselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya di Kabupaten Morotai, Maluku Utara.
Program ini bertujuan membangun generasi yang sehat, aktif, dan produktif.
Meskipun memiliki tantangan logistik yang tinggi, Morotai kaya akan potensi pangan lokal. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menekankan pentingnya pemanfaatan pangan lokal seperti ikan yang berlimpah sebagai sumber protein berkualitas.
Selain itu, hasil pertanian lokal seperti sayuran dan buah-buahan juga berperan besar dalam pemenuhan gizi anak.
Sinergi untuk Ketahanan Pangan Daerah
Pemanfaatan pangan lokal ini tidak hanya untuk memenuhi standar gizi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian setempat.
Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan strategis, seperti beras SPHP, minyak, dan gula. Kehadiran koperasi ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, juga menekankan pentingnya sinergi antarpihak untuk memanfaatkan bahan pangan lokal secara optimal.
Program MBG di Morotai sebaiknya tidak mengambil bahan pokok dari luar daerah jika tersedia di Morotai. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong para petani, nelayan, dan peternak lokal
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Sitti Aida Adha Taridala, menjelaskan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari mutu dan keberlanjutan menu.
Setiap menu harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis. Dapur MBG di Morotai harus memanfaatkan bahan-bahan lokal yang segar dan aman.
Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung program ini. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk delapan dapur MBG dan berencana memanfaatkan bangunan Bumdes yang tidak terpakai sebagai dapur hibrida untuk mempercepat pelayanan.
Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa percepatan MBG di daerah 3T adalah bagian dari strategi pemerataan gizi nasional. Ia menekankan bahwa anak-anak di daerah terluar berhak mendapatkan kualitas gizi yang sama dengan wilayah lain.
Sinergi lintas sektor diharapkan dapat memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, memperkuat sistem pangan lokal, dan meningkatkan ekonomi daerah.(*)
