PanenTalks, Jambi- Isu-isu seputar pembangunan dan kesejahteraan di kawasan transmigrasi menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, ke Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur baru-baru ini.
Pertemuan ini menyoroti peran strategis kawasan transmigrasi dalam pembangunan nasional dan tantangan yang dihadapinya.
Bupati Tanjab Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, dalam kesempatan tersebut menyampaikan aspirasi penting terkait pengembangan ekonomi di wilayahnya. Permintaan rehabilitasi tanggul dan saluran irigasi, bantuan permodalan usaha, revitalisasi kota terpadu, serta peningkatan sarana pendidikan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat transmigran.
Sejak dimulai tahun 1967 dengan sekitar 50 kepala keluarga, program transmigrasi di Tanjab Timur kini telah mencakup 1.895 kepala keluarga yang tersebar di 6 kecamatan dan 24 desa. Keberhasilan program ini terbukti dengan integrasi sosial dan ekonomi yang kuat, di mana keturunan transmigran banyak yang telah menduduki posisi penting di pemerintahan maupun sektor usaha.
Viva Yoga Mauladi mengapresiasi kemajuan pembangunan di kawasan transmigrasi Tanjab Timur. Ia menegaskan bahwa program transmigrasi, yang telah dijalankan pemerintah sejak tahun 1950, telah berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan bahkan 3 provinsi baru di Indonesia.
“Dari kawasan transmigrasi tumbuh menjadi daerah pertumbuhan ekonomi,” ujar Viva Yoga, menyoroti peran vital transmigrasi dalam membentuk pusat-pusat ekonomi baru.
Viva Yoga menjelaskan Kementerian Transmigrasi tidak dapat bekerja sendiri dan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, Perhubungan, ATR/BPN, dan Kehutanan. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi harapan dan kebutuhan pembangunan di kawasan transmigrasi.
Salah satu prioritas utama Kementerian Transmigrasi tahun ini adalah penyelesaian masalah lahan dan sertifikasi bagi warga transmigran. Viva Yoga mengungkapkan bahwa status tanah telah berhasil ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk 1.200 kepala keluarga transmigran di Sukabumi, Jawa Barat, serta di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Penyelesaian isu lahan dan penerbitan SHM merupakan tindak lanjut dari rapat kerja antara Komisi V DPR dan Kementerian Transmigrasi. Keputusan ini juga mencakup pelepasan status kawasan hutan yang tumpang tindih dengan wilayah transmigrasi, menjadikannya produk hukum yang wajib ditaati.
Viva Yoga mengimbau masyarakat transmigran untuk melaporkan setiap persoalan lahan yang mereka alami, menegaskan bahwa kementerian siap membantu menyelesaikannya.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Transmigrasi juga menyerahkan bantuan senilai Rp2,1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pembangunan di kawasan transmigrasi.(*)
