PanenTalks, Jakarta – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan fasilitas umum yang rusak pasca aksi penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta.
“Kami memastikan fasilitas publik kembali berfungsi demi kelancaran aktivitas warga,” kata Menteri PU Dody Hanggodo saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (2/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Dody menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan fasilitas umum yang rusak. “Untuk di Jakarta, tadi Bapak Gubernur menyampaikan untuk membantu prioritas perbaikan dua JPO, yakni JPO di depan Polda Metro Jaya dan di kawasan Senen,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU akan membentuk tim teknis untuk melakukan asesmen lapangan. “Kami fokus pada pemulihan fungsi layanan transportasi publik dan fasilitas pendukungnya agar mobilitas warga tidak terganggu,” kata Dody.
Ia menegaskan, anggaran perbaikan fasilitas umum sudah disiapkan melalui mekanisme tanggap darurat. “Prinsip kami adalah memulihkan semua aset publik sesuai fungsinya, karena ini menyangkut kelancaran mobilitas dan keberlanjutan pelayanan publik,” ujarnya.
Kementerian PU juga memastikan adanya pengawasan ketat dan quality control agar hasil perbaikan tahan lama. “Pekerjaan akan dilakukan secara paralel untuk meminimalkan gangguan aktivitas masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan identifikasi sementara, kerusakan fasilitas umum terjadi di berbagai provinsi. Di DKI Jakarta, kerusakan meliputi Gedung DPR/MPR, tujuh gerbang tol (GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, GT Kuningan 1), dua JPO Transjakarta, serta Stasiun MRT Istora Mandiri Senayan.
Sementara itu, di Jawa Barat terdapat kerusakan pada Gedung DPRD Jawa Barat, Wisma MPR Bandung, DPRD Kabupaten Cirebon, dan DPRD Kota Cirebon. Di Jawa Tengah, kerusakan menyasar Pemprov Jateng, Gedung DPRD Provinsi, Gedung Sekretariat DPRD Kota Surakarta, Kantor Pemkab Banyumas, Gedung DPRD Pekalongan, hingga DPRD Kabupaten Jepara, Tegal, Brebes, dan Cilacap.
Untuk wilayah Jawa Timur, fasilitas yang terdampak antara lain Gedung Grahadi Surabaya, DPRD Kota Madiun, DPRD Kota Kediri, Museum Bhagawanta Bhari, DPRD Kabupaten Blitar, hingga Mapolresta Malang.
Kerusakan juga ditemukan di Bengkulu (DPRD Provinsi), Jambi (DPRD Provinsi), DI Yogyakarta (Polda DIY), Kalimantan Barat (DPRD Provinsi), Sulawesi Selatan (DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi, serta Gedung PTSM dan Aspirasi Kejati Sulsel), Sumatera Utara (DPRD Provinsi), dan Nusa Tenggara Barat (DPRD Kota Mataram).
Dengan langkah cepat ini, Kementerian PU memastikan rehabilitasi segera dilakukan demi pemulihan fungsi layanan publik dan stabilitas sosial di berbagai daerah.
