PanenTalks, Semarang – Pemerintah Kota Semarang siap mendukung pelaksanaan program penyediaan perubahan bagian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, kesepakatan terkait formulasi data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.
“Kesepakatan ini perlu karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten kota di wilayah kita,” ungkap dia.
Nota kesepakatan untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati-wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS dan BP Tapera juga melakukan penandatanganan.
Menurut Luthfi, pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ke tiga.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan, nota kesepahaman guna mensinergikan dan mengoptimalkan penyaluran program pemenuhan hunian pertama bagi masyarakat Jawa Tengah berdasarkan data dari BPS.
“Pemerintah Kota Semarang sangat menyambut baik dan akan menggunakan data dari BPS sebagai acuan agar tepat sasaran khususnya memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” tukas Agustina.
Selain itu, juga memberikan kemudahan dalam pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pencegahan deadlock, termasuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti para asosiasi pengembang perumahan.
“Semangat ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapannya tidak ada yang dirugikan baik itu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, serta roda perekonomian melalui pembangunan perumahan terus bergulir,” ujarnya.
Agustina menegaskan menunggu keputusan alokasi untuk Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang, kata dia, dapat mengidentifikasi keluarga-keluarga layak dan harus mendapatkan bantuan perumahan.
“Data BPS Kota Semarang nanti akan menjadi titik awal penetapan sasaran program, menjadi data valid. Dan itu yang akan kami jalankan pertama kali sebelum menentukan skema perumahan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)
