Sabtu, Desember 13, 2025

Pemprov Jateng Bakal Perkuat Jaringan Internet Hingga Pelosok

Share

PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memperkuat jaringan internet di kawasan pelosok untuk transaksi keuangan digital.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, meayarakat di wilayahnya semakin banyak menggunakan teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi keuangan.

ā€œUntuk mendukung penggunaan teknologi tersebut, Pemprov Jateng terus memperluas jaringan internet ke wilayah-wilayah desa dan blank spot area.

Oleh sebab itu, kata dia, seluruh lapisan masyarakat bisa terjangkau layanan transformasi keuangan digital.

Dia mengatakan di sela kegiatan bertemakan ā€œRupiah Tresno Budoyo, Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeriā€, di Rajawali Culture Kota Semarang, Sabtu, 1 November 2025.

“Ini sudah kita mulai sejak masa Covid-19 dulu, awalnya untuk mendukung administrasi di desa, dan selanjutnya akan mendukung layanan digitalisasi termasuk dalam transaksi keuangan di tengah masyarakat,” kata Sumarno.

Digitalisasi keuangan, kata dia, memaksa pembukuan lebih tertib dan membentuk budaya kejujuran dalam tarnsaksi keuangan. Dengan menggunakan teknologi QRIS, penggunaan uang palsu juga bisa terhindarkan.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi jaringan internet di 866 titik desa blankspot.

Sepanjang 2025, pemerintah provinsi telah memfasilitasi jaringan internet gratis di 327 desa. Terdiri 195 desa blankspot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan, Jateng menjadi salah satu provinsi dengan adopsi QRIS tertinggi.

ā€œPenggunaan QRIS untuk layanan transportasi, pembelian gas elpiji, hingga akses tempat wisata,ā€ kata dia.

Dia menerangkan, digitalisasi transaksi keuangan, lalu lintas UMKM akan terlihat, moral hazard (perilaku tidak jujur) pengelolaan keuangan akan berkurang.

ā€œSehingga menjamin tata kelola pemerintahan daerah,” pungkasnya. (*)

Read more

Local News