Selasa, November 11, 2025

Pemprov Jateng Dukung Tugas BPK

Share

PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menilai, pemeriksaan tersebut untuk kesehatan organisasi. “Organisasi di lingkungan Pemprov Jateng termasuk BUMD adalah motor dalam pembangunan wilayah. Maka, kinerjanya harus baik,” kata dia di sela acara entry meeting dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 13 Oktober 2025.

Dia menilai, pemeriksaan ini menguntungkan karena cepat tahu apa yang harus dilakukan terkait keuangan, kinerja dan sebagainya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan, pemeriksaan dari BPK ini merupakan bentuk penilaian di luar internal pemerintahan.

Assessment dari luar akan lebih cermat, karena perspektifnya berbeda. Itu akan menjadi bagian untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD menjadi objek pemeriksaan agar memberikan data secara benar. Hal ini agar simpulan dari BPK dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sumarno juga mengapresiasi BPK yang juga melakukan penilaian terhadap program ketahanan pangan. Menurutnya, assessment dari BPK sangat dibutuhkan agar pemerintah mendapatkan masukan dan rekomendasi, untuk menyiasati berbagai kebijakan dan pelaksanaan yang mendukung ketahanan pangan.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan selama September 2025. Sasaran atau lingkup pemeriksaannya adalah kegiatan berasal dari anggaran tahun 2024 dan 2025 sampai triwulan III.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kinerja atas upaya meningkatkan ketahanan pangan merupakan pemeriksaan tematik BPK di seluruh provinsi. Dalam pemeriksaan tersebut terlihat secara kelembagaan apakah di Pemprov Jateng dengan kabupaten/kota di bawahnya sudah memiliki kebijakan cukup komprehensif untuk mendukung program ketahanan pangan. (*)

Read more

Local News