PanenTalks, Magelang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu mengendalikan harga dan produktivitas cabai berdampak terhadap capaian inflasi di wilayah tersebut.
“Harga cabai di Jateng masih terkendali,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra saat acara gerakan petani peduli inflasi komoditas cabai Jawa Tengah di GOR Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang pada Senin, 22 September 2025.
Ia menyebut, meskipun harga cabai di Sumatera Barat sempat menyentuh Rp90 Ribu per kilogram, di Jawa Tengah harga cabai keriting tetap di kisaran Rp50 Ribu.
“Cabai keriting dan cabai rawit justru berkontribusi terhadap deflasi pada Agustus 2025, masing-masing minus 0,01 persen dan minus 0,07 persen. Inflasi Jateng sendiri tercatat di level 2,48 persen, sedikit di atas inflasi nasional 2,31 persen,” kata dia.
Menurutnya, capaian itu tak lepas dari kontribusi petani dan strategi pengendalian harga melalui pembentukan champion cabai lokal.
“Hingga saat ini, terdapat 15 champion lokal. Enam di antaranya sudah difasilitasi greenhouse, sehingga produksi tidak tergantung cuaca,” kata dia.
Rahmat berharap champion tersebut mampu menahan sekitar 20 persen produksi cabai Jateng, sehingga harga tidak terkendali pengepul dari luar daerah.
BI, kata dia, juga mendorong hilirisasi cabai melalui produk turunan seperti cabai kering dan pasta cabai, serta pengembangan aplikasi lelang cabai agar harga ditentukan di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan peran penting para champion cabai baru saja dilantik dalam menjaga kestabilan harga cabai. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan petani.
“Para champion yang sudah dilantik hari ini kembali ke daerah masing-masing. Tugasnya memastikan petani kita lebih sejahtera,” ujar dia.
Ia menambahkan, para champion juga didorong membuka pasar di luar Jawa Tengah. Luthfi mendorong BUMD Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) untuk mengawal dan mewujudkan itu.
“Kalau harga turun, cabai bisa diekspor ke provinsi lain, seperti ke Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Dengan begitu petani tetap bisa menikmati harga yang layak,” katanya. (*)
