PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin mengatakan, 60 persen PAUD di provinsi ini merupakan milik swasta dan 40 persen pengelolaan pemerintah.
“Sehingga, kerja-kerja swadaya dari masyarakat sangat dibutuhkan, untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak usia dini,” kata dia saat rapat bersama Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Jateng di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis 14 Agustus 2025.
Salah satunya, kata dia, melibatkan partisipasi masyarakat hingga tingkat desa atau berbasis swadaya.
“Yang terpenting adalah niat dan orientasi kita ditata dulu, kita hadir untuk memberikan pendidikan baik untuk anak-anak di usia 0-6 tahun di Jawa Tengah,” katanya,
Meskipun secara kewenangan, Pemprov hanya menaungi jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri. Bunda PAUD Jateng memiliki program PAUD Emas menekankan pembinaan dan pendampingan pada anak-anak usia 0-6 tahun. Usia tersebut tergolong periode emas (golden age).
Pihaknya mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat. Meliputi melibatkan kader Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
“PAUD Emas adalah PAUD berbasis swadaya masyarakat, ini sudah ada di Posyandu-Posyandu di Jawa Tengah. Mereka juga menggelar Pos PAUD-nya,” kata dia.
Pihaknya berharap, model swadaya semacam itu bisa menjadi gerakan masif di lembaga PAUD di setiap desa di Jawa Tengah.
“Pos PAUD ini menjadi suatu gerakan, satu desa di Jawa Tengah ini memiliki satu Pos PAUD,” ucap dia.
Menurut Nawal, pengelolaan di Jawa Tengah banyak PAUD secara swadaya. Hanya bermodalkan ruangan sederhana dan pendidik, anak-anak belajar tanpa meja dan kursi.
Terkait hal ini, pihaknya akan bersinergi dengan Bunda Literasi Kabupaten/ Kota melakukan asesmen atau pendataan. Ke depan, mengupayakan peningkatan sarana dan prasrana serta kualitas layanan. (*)