PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap realisasikan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pesantren untuk pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren.
“Jawa Tengah sudah mengusulkan Makan Bergizi Gratis (MBG) basisnya di sekolah sehingga melibatkan kantin. Sedangkan MBG di pondok juga melibatkan pesantren sudah terbiasa melayani kebutuhan makanan untuk santri,” ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Selasa 27 Mei 2025.
Sayangnya, ketentuan dari pusat, SPPG harus dapat melayani 3.000-3.500 paket makan anak. Sedangkan basis sekolah jumlahnya tidak dapat memenuhi angka tersebut.
“Kalau untuk pesantren sudah meluncur tentu kita support. Untuk sekolah kami inginnya melibatkan kantin, sayangnya pemerintah pusat menginginkan SPPG harus bisa melayani 3.000 – 3.500 paket MBG,” kata Sekda.
Keinginan Jateng untuk melibatkan kantin, salah satunya karena sudah melaksanakan kantin sehat di tingkat SMA . Pihaknya menyakini dapat optimal memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Pemprov, kata dia, membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam akselerasi MBG dalam hal koordinasi dan penyediaan lokasi. Pemprov juga mengupayakan agar daerah yang berada di wilayah pinggiran juga menjadi fokus pelaksanaan MBG.
“Pak Gub sudah membentuk Satgas MBG dan akselerasi MBG, provinsi dalam hal ini fasilitasi kaitannya dengan lokasi,” kata Sekda.
Sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, sudah meluncurkan 1000 SPPG Pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.
Di Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional sudah melakukan pertemuan dengan Sekda se- Jateng pada 17 April 2025 di Wisma Perdamaian. Pemprov meminta dukungan percepatan pelaksanaan MBG melalui penyediaan lahan ataupun pembangunan SPPG.
Staf Khusus Badan Gizi Nasional Redy Hendra Gunawan mengatakan, setiap kabupaten/kota akan membangun tiga unit SPPG. Pendanaan melibatkan pemerintah daerah untuk biaya modal, dan APBN.
“Program MBG ini akan mendukung perekonomian di daerah karena akan ada pemenuhan bahan baku untuk dapur,” kata dia.
SPPG, kata dia, mensyaratkan pembelian melalui BUMDes, koperasi atau UMKM dan pelarangan menggunakan PT.
