PanenTalks, Semarang – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno memandang mengajar anak-anak usia dini membutuhkan inovasi para pendidik.
“Apalagi setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.
Sumarno mengungkapkan saat membuka acara Rapat Kerja Daerah DPD Perkumpulan Penyelenggara (PP) PAUD Jawa Tengah 2025 di Wisma Universitas PGRIS Kota Semarang, Jumat, 31 Oktober 2025.
“Karakteristik anak-anak kita, di Pemalang, Solo, Banyumas berbeda-beda. Itu karena kultur budayanya berbeda-beda juga. Sehingga, tentu saja inovasi cara mendidiknya juga pasti berbeda,” ucapnya.
Oleh sebab itu, dia meminta agar terus menggenjot Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pasalnya, pendidikan karakter perlu diajarkan sejak usia dini.
Meskipun angka partisipasi PAUD pada 2025 di Jateng mencapai 53 persen, atau lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 47 persen, namun angka itu perlu terus ditingkatkan.
Ketua DPD PP PAUD Jawa Tengah, Wahyu Indah Anggraeni Sumarno mengatakan, selaras dengan arah kebijakan nasional, organisasi ini ingin memastikan setiap anak usia dini di Jawa Tengah dapat terpenuhi hak-haknya.
Sebab, anak-anak berada di bangku PAUD adalah calon pemimpin, ilmuwan, dan pekerja terampil akan menentukan wajah Indonesia di tahun 2045.
“Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD,” katanya.
Indah menekankan, PAUD bukan tempat penitipan anak, melainkan pusat stimulasi holistik membentuk kecerdasan komprehensif, berkarakter kuat dan mempunyai kesehatan yang optimal.
Untuk itu, penguatan kualitas PAUD tidak bisa dilakukan secara individu, tentunya dibutuhkan sinergi, kolaborasi dengan organisasi yang kuat.
Organisasi PAUD, kata dia, harus aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperjuangkan kebijakan yang pro PAUD.
Terlebih, Jawa Tengah termasuk provinsi memiliki komitmen kuat terhadap program wajib belajar 13 tahun. Mulai layanan pendidikan mulai dari PAUD hingga jenjang SMA/SMK.
“Program ini menegaskan, pendidikan anak usia dini menjadi bagian integral dari sistem wajib belajar nasional, dan bukan pilihan tambahan,” katanya. (*)
