PanenTalks, Bekasi – Ketahanan dan pertahanan negara Indonesia kini berakar lebih dalam dari sekadar kekuatan militer, karena pilar utama kemandirian bangsa terletak pada ketahanan pangan yang kokoh.
Visi pembangunan nasional secara tegas menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas yang terus diperkuat, selaras dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto.
Badan Pangan Nasional (NFA) bergerak aktif mewujudkan cita-cita ini melalui Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, dalam Rapat Koordinasi di Bekasi (22/4/2025), menyampaikan bahwa mandat swasembada pangan diimplementasikan melalui strategi diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber daya pangan secara komprehensif.
Langkah strategis ini terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang kemudian diterjemahkan oleh NFA ke dalam dua indikator kunci: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Keamanan Pangan Segar. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur tidak hanya ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas dan keamanannya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, mengungkapkan target ambisius skor PPH nasional tahun 2025, yaitu 94,0.
Guna mencapai target ini, NFA secara berkelanjutan menjalankan program-program inovatif seperti B2SA Goes to School dan Rumah Pangan B2SA. Pendekatan yang lebih adaptif diterapkan melalui pemanfaatan dana nonfisik dan pengembangan pangan lokal yang berbasis pada potensi unik setiap daerah.
Implementasi ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 yang secara tegas mendorong percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
“Tujuannya bukan sekadar memberikan bantuan konsumsi, melainkan membangun kesadaran mendalam di masyarakat bahwa pangan lokal kita—yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)—memiliki kualitas yang setara, bahkan lebih unggul, dibandingkan makanan ultra-olahan yang kini membanjiri pasaran,” tegas Andriko.
Penguatan program di lapangan juga diintensifkan melalui pengembangan Desa B2SA di 809 lokasi yang tersebar di 50 kabupaten dan 17 provinsi. Selain itu, dukungan aktif diberikan kepada Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) dan pelatihan teknis PPH, dengan fokus utama pada wilayah-wilayah yang masih tertinggal dan rentan, terutama di kawasan Indonesia Timur.
Lebih lanjut, Andriko menyoroti bahwa keamanan pangan segar menjadi prioritas yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan konsumsi. NFA secara rutin melaksanakan sertifikasi dan registrasi pangan segar, serta melakukan investigasi dan penindakan tegas terhadap produk pangan yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan.
Langkah proaktif ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin kedua yang berfokus pada pengakhiran kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, dan perbaikan gizi melalui sistem pangan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, keberhasilan jangka panjang program pangan tidak dapat diraih tanpa sinergi yang kuat antar berbagai lembaga. Agung Hendriadi, seorang pakar pangan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menekankan krusialnya kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga.
“Sinergi yang solid antar kementerian dan lembaga menjadi fondasi yang tak tergantikan untuk memperkuat ketahanan pangan yang aman dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Agung.
Senada dengan pandangan tersebut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan terpisah, menyatakan, “Program-program yang kita rancang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
Dibutuhkan kerja sama yang erat dari hulu hingga hilir—mulai dari edukasi masyarakat, penyusunan regulasi yang efektif, hingga pengawasan ketat di lapangan. Seluruh elemen bangsa harus bergerak serentak untuk memaksimalkan potensi pangan lokal, sehingga Indonesia benar-benar mandiri, tangguh, dan berdaulat di bidang pangan,” pungkas Arief dengan penuh harap. (*)
