PanenTalks, Yogyakarta – Penyerapan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih terbilang rendah. Untuk mengakselerasi penyaluran, pemerintah mendorong pemanfaatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di 78 titik di wilayah tersebut.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2025, dari target penyaluran beras SPHP sebesar 61,4 ribu ton untuk periode Juli–Desember 2025, baru sekitar 12,7 ribu ton atau 20 persen yang berhasil disalurkan.
“Tentu dengan 78 titik secara serempak ini bisa memaksimalkan penyaluran SPHP beras,” ujarnya.
Maino juga mencatat bahwa kondisi serupa terjadi di tingkat nasional, di mana penyaluran beras SPHP baru mencapai 233 ribu ton atau sekitar 15,5 persen dari total target sebesar 1,3 juta ton.
“Catatan kami, memang masih sangat rendah. Ini yang perlu ditingkatkan bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Agustus 2025 berada di angka 2,31 persen, sedangkan DIY sedikit lebih tinggi, yakni 2,33 persen.
“Kalau kita lihat catatan nasional, penyumbang inflasi terutama adalah bawang merah, beras, dan ikan. Sementara DIY, catatan BPS itu adalah tomat, cabai rawit, dan telur,” jelas Maino.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan bahwa peluncuran GPM ini menjadi awal dari rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga akhir tahun.
Menurut Ni Made, GPM di DIY melibatkan 12 produsen dan distributor pangan yang menyediakan 8,55 ton bahan pangan pokok. Di sisi lain, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) diberikan kepada 100 kelompok tani di empat kabupaten.
“Sementara penerima manfaat alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah 100 kelompok tani dari empat kabupaten,” ujarnya. (*)
