PanenTalks, Yogyakarta – Meski terjadi pergantian Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet terbaru, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memastikan bahwa program-program di Kementerian Sosial (Kemensos) akan tetap berjalan sesuai rencana.
Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) lalu resmi mengganti Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya untuk periode 2025–2029. Perubahan tersebut disebut Gus Ipul tak akan berdampak pada pelaksanaan agenda Kemensos.
“Itu hak prerogatif presiden,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul saat dijumpai di Sekolah Rakyat Menengah Atas 19, Bantul.
Ia menegaskan bahwa seluruh program bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan penyelenggaraan sekolah rakyat akan terus dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
“Nggak ada (pengaruh), kita kan sesuai arahan Pak Presiden, jadi ya itu (reshuffle kabinet adalah) hak prerogatif presiden. Selebihnya kita akan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya,” ucapnya.
Tiga Fokus Utama: Data, Sekolah Rakyat, dan Bansos
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menekankan pentingnya menjalankan tiga mandat utama dari Presiden Prabowo dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ketiga mandat tersebut meliputi pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan Sekolah Rakyat, serta penyaluran bansos yang tepat sasaran.
Ia menyoroti masalah klasik dalam pengelolaan data sosial yang selama ini kerap tidak sinkron antara pusat dan daerah, yang berdampak pada ketidaktepatan penyaluran program. Kini, pembenahan data menjadi prioritas, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator utama.
Mandat kedua menyasar pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi anak-anak dari desil terbawah dalam DTSEN.
“Inilah yang jadi sasaran dari Sekolah Rakyat, memuliakan wong cilik, memuliakan kaum dhuafa, memuliakan mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan,” ucapnya.
Gus Ipul mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait angka putus sekolah, terutama di tingkat SMP, yang mencapai 730 ribu anak. Penyebab utamanya, menurut survei, adalah persoalan ekonomi.
“76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi,” ujar Gus Ipul.
Sebagai bagian dari intervensi, Sekolah Rakyat akan diperkuat dengan program-program tambahan seperti pemberian makanan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, serta pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga siswa.
Mandat ketiga adalah optimalisasi program bantuan sosial. Gus Ipul mengingatkan bahwa bansos bukan solusi permanen, melainkan jembatan menuju kemandirian penerima manfaat.
“Oleh karena itu teman-teman pendamping PKH harus mulai berpikir ini tidak hanya mendampingi tetapi bagaimana caranya naik kelas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kini tengah merumuskan langkah-langkah konkret guna mencapai target ambisius Presiden Prabowo dalam menihilkan kemiskinan ekstrem.
“Bapak Presiden Prabowo sekarang punya target yang cukup optimis, yaitu menurunkan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2026. Ya, insyaallah (kemiskinan ekstrem bisa tercapai nol persen di 2026 -Red). Kita lagi berjuang ini, lagi menyusun perencanaan, lagi koordinasi,” ungkapnya. (*)
