Panentalks, Bantul – Pemerintah Kabupaten Bantul jadikan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 sebagai penguatan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga otonomi daerah terus menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ungkap Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
Selain itu, Abdul Halim juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperingati Hari Otda sebagai ajang refleksi atas perjalanan panjang otonomi daerah telah dimulai sejak 1996. Kesempatan untuk mempromosikan potensi lokal, inovasi daerah dan kolaborasi solid antar tingkatan pemerintahan.
Dalam memperingati Hari Otda, Pemkab Bantul menggelar upacara di lapangan Paseban Bantul, Jumat 25 April 2025 diikuti oleh ratusan pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Pemkab Bantul.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan tema Hari Otda ke-29 ‘Sinergitas Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045’.
“Pentingnya menjalin hubungan harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemda harus terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Agus.
Pemkab Bantul juga menjadikan otonomi daerah sebagai sarana pemerataan pembangunan, penguatan integrasi nasional, dan peningkatan daya saing daerah, pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.
Saat ini Pemkab Bantul memiliki delapan hal strategis perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi.
Upaya mewujudkan swasembada pangan meliputi upaya mewujudkan swasembada energi, pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan infrastruktur, teknologi inovatif, penegakan hukum dan penyiapan kebijakan. Selain itu, mewujudkan pemerintahan transparan, akuntabel, bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan berintegritas.
“Selanjutnya, mengembangkan kewirausahaan membuka lapangan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pemenuhan gizi peserta didik melalui program MBG, mewujudkan pelayanan kesehatan merata, berkualitas, dan terjangkau; dan reformasi birokrasi dan penegakan hukum,” jelas Agus. (*)
Editor : Hendrati Hapsari
