PanenTalks, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian petani melalui program pembagian tanah bagi masyarakat yang masuk kategori sangat miskin (desil 1) serta miskin dan rentan (desil 2). Kebijakan ini menjadi salah satu fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan terus mendorong kepemilikan alat dan lahan produksi agar petani di kelompok ekonomi terbawah memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya pertanian.
“Alat produksi (untuk rakyat, red.) kita akan terus wujudkan, termasuk upaya menyediakan tanah untuk masyarakat petani desil 1-2. (Untuk) desil 1, kita akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi kepada para petani dengan membagi-bagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis yang segera dimatangkan,” kata Muhaimin Iskandar saat ditemui selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana, Jakarta, Selasa (4/11) malam.
Ia menambahkan, pembahasan mengenai tanah bagi petani kecil menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo dalam rapat tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi pedesaan dan menekan angka kemiskinan di sektor pertanian.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, rencana pembagian tanah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian petani di tingkat lokal.
“Pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan penguatan kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi,” kata Seskab Teddy.
Selain membahas soal petani, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya optimalisasi aset dan fasilitas pemerintah untuk mendorong tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia meminta agar seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi rakyat.
Dalam rapat tersebut, Presiden turut menyoroti perlunya pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, karena dinilai merugikan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas program beasiswa dan pelatihan bagi lulusan SMA serta SMK yang ingin bekerja di luar negeri. Presiden menekankan pentingnya percepatan digitalisasi UMKM, kemudahan akses perizinan, dan peningkatan daya saing melalui sertifikasi produk.
Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (4/11), dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
Turut hadir pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
