PanenTalks, Yogyakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri.
Padahal, di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), penerapan aturan TKDN ini dibuat cukup ketat untuk sejumlah produk baik dalam pembangunan proyek konstruksi hingga peralatan elektronik. Bahkan, produsen ponsel ternama Apple pun dibuat harus bernegosiasi ulang dengan pemerintah Indonesia agar dapat menjual Iphone 16, karena belum memenuhi ketentuan TKDN ini.
Menanggapi hal ini, Pakar Keuangan, Investasi dan Perbankan sekaligus Kepala Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, I Wayan Nuka Lantara menilai, pemerintah cenderung bersifat reaktif dan sporadis dalam membuat kebijakan ekonomi apalagi tanpa perencanaan jangka panjang jelas.
“Kita ini terlalu sering membuat kebijakan yang reaktif. Seperti perubahan pada aturan TKDN, itu baru diubah ketika ada keluhan. Tidak ada roadmap yang jelas,” ujarnya.
Dia mengatakan, sikap responsif pemerintah saat ini tanpa dasar kebijakan matang dan terstruktur, sehingga dikhawatirkan belum cukup mampu meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global.
Wayan juga menekankan penting adanya kepastian hukum dan kebijakan berkelanjutan untuk menarik investor, mengingat investasi bersifat jangka panjang.
“Banyak kebijakan yang sifatnya populis, reaktif, bukan solusi jangka panjang. Investor butuh kejelasan, minimal lima tahun ke depan, hitam di atas putih,” ucapnya.
Selain itu, Wayan menilai Indonesia harus banyak belajar dari negara lain seperti Korea Selatan lebih dulu fokus pada peningkatan kualitas produk hingga menguasai pasar domestik.
Dia juga menyinggung potensi dampak negatif dari kebijakan impor dan TKDN jika nantinya terlalu bebas tanpa pemetaan matang.
Dicontohkan, Samsung bisa mendunia karena kualitas bukan sekadar dibantu karena buatan dalam negeri. Konsumen sekarang dianggap lebih realistis, mereka membayar karena mau kualitas.
“Kalau impor dibiarkan tanpa kendali, industri dalam negeri bisa tergerus. Tekstil sudah merasakannya. Idealnya ada pemetaan, mana yang bisa diolah di sini dan memberikan nilai tambah, mana yang memang perlu didatangkan dari luar,” kata dia.
Sebelumnya, Prabowo menyebut, memang ketentuan TKDN awalnya diadakan dalam rangka kepentingan membentuk nasionalisme. Namun demikian, ketentuan TKDN juga menyangkut aspek lebih luas, bukan regulasi semata.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” ujar Prabowo. (*)
Editor : Hendrati Hapsari
