PanenTalks, Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan arah pembangunan yang lebih merata dan berkualitas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaian nota keuangan di Kantor DPRD DIY, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa pembangunan tahun depan mengarah pada penguatan sektor-sektor unggulan serta mempercepat transformasi digital guna mendukung produktivitas lintas sektor.
Sri Sultan menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga merata dan inklusif, dengan dampak yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta percepatan pembangunan sebagai fondasi utama dalam kebijakan fiskal mendatang.
“Dengan arah kebijakan yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan SDM, pertumbuhan yang diharapkan bukan sekedar kuantitatif tetapi juga berkualitas, merata dan inklusi sehingga mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Sultan HB X.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Strategi pembangunan yang dirancang meliputi upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan target nasional. Fokus juga diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Teknologi informasi juga akan lebih optimal untuk mendukung transformasi birokrasi, pelayanan publik, dan efisiensi program pembangunan.
Pemerintah menegaskan bahwa RAPBD 2026 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menargetkan penguatan pada aspek sosial, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sultan menyampaikan bahwa pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan kelembagaan pemerintahan menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan tahun depan.
“Prioritas pembangunan daerah DIY tahun anggaran 2026 fokus pada penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan,” ucapnya.
Pemda DIY memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada pada kisaran 5,1 persen hingga 5,9 persen, dengan inflasi diperkirakan berkisar antara 2,1 persen hingga 3,5 persen.
Target penurunan angka kemiskinan ditetapkan menjadi 9,97 persen hingga 10,38 persen. Dalam RAPBD tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,22 triliun yang berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta sumber-sumber lainnya.
Sementara itu, belanja daerah dirancang mencapai Rp5,05 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Dalam struktur RAPBD 2026, terdapat defisit anggaran sebesar Rp282,69 miliar, yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp442,69 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp160 miliar.
“Demikian gambaran secara garis besar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2026, semoga pembahasan lebih lanjut dapat berjalan dengan baik konstruktif dan dapat bersama sehingga menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ucap Sultan HB X.
Dalam konteks pelaksanaan teknis, Penjabat Sekretaris Daerah DIY, Aria Nugrahadi, menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama Pemda DIY. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan akan memadukan strategi pemberdayaan masyarakat dengan intervensi langsung yang tepat sasaran.
“Fokus perhatian tentu saja mengatasi masalah kemiskinan, baik lewat pemberdayaan maupun intervensi langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Aria menjelaskan bahwa penilaian terhadap tingkat kemiskinan tidak hanya didasarkan pada data statistik, melainkan juga pada hasil nyata dari program-program pemberdayaan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penganggaran akan diarahkan secara spesifik pada wilayah yang masuk kategori prioritas, baik di tingkat kabupaten, kapanewon, maupun kemantren.
“Yang terpenting adalah bagaimana penganggaran menyasar lokasi-lokasi prioritas, baik pusat, daerah, hingga kapanewon dan kemantren,” ucap dia.
Ia juga menyebut wilayah seperti Gunungkidul sebagai salah satu fokus utama, mengingat masih terdapat beberapa kapanewon dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sinergi antara kebijakan strategis Gubernur dan pelaksanaan teknis oleh perangkat daerah diharapkan mampu mendorong penurunan kemiskinan secara signifikan di seluruh wilayah DIY.
“Gunungkidul juga sama, ada beberapa kapanewon yang menjadi sasaran program prioritas mengatasi kemiskinan,” ungkapnya.
Dengan kerangka RAPBD 2026 yang terarah dan berpihak pada rakyat, Pemda DIY berharap rencana ini dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta secara menyeluruh. (*)
