PanenTalks, Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menelaah efektivitas Peraturan Daerah (Perda) DIY berkaitan swasembada pangan. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat ketahanan pangan demi Indonesia Emas 2045.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum DIY, Soleh Joko Sutopo, menggarisbawahi urgensi kegiatan ini.
“Tujuan utama dari analisis dan evaluasi ini adalah mengukur efektivitas Perda-Perda dalam mencapai target swasembada pangan di DIY. Kami mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dan menakar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Joko.
Kebijakan Swasembada Pangan
Lebih lanjut Joko menjelaskan hasil kajian ini dapat menjadi landasan kuat merumuskan kebijakan swasembada pangan. Dengan demikian kebijakan itu lebih tepat sasaran di masa mendatang sehingga Indonesia Emas di sektor pangan benar-benar bisa terwujud.
Menurut Joko ada sejumlah Perda DIY yang menjadi fokus telaah. Sebut saja Perda DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Selain itu Perda DIY Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Sedangkan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
Sasaran Strategis Swasembada Pangan DIY yang tertuang dalam RPJMD 2022-2027 (Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2023) menargetkan peningkatan produksi pertanian. Selain itu ada keselarasan sektor pertanian dengan tata ruang, serta terwujudnya ketahanan pangan.
“Perlindungan lahan pertanian dan peningkatan daya saing produk menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai sasaran. Termasuk penguatan ketersediaan dan keamanan pangan” kata Joko.
Sinergi antara Kemenkum dan Pemda diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk revisi Perda yang dinilai kurang efektif. Dengan demikian ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 bisa tercapai secara maksimal. (*)
