PanenTalks, Jakarta – Badan Pangan Nasional (BPN) memperkuat komitmen mendukung agenda prioritas pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dengan fokus utama pada perwujudan kedaulatan pangan nasional.
Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy menyatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026 oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin 5 April 2025.
Mengusung tema sentral “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” RKP 2026 menempatkan sektor pangan sebagai fondasi krusial pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi yang strategis, tetapi juga sebagai pilar utama kemandirian dan ketahanan bangsa.
Sarwo Edhy menekankan kedaulatan pangan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar produksi. Menurutnya, aspek penting lainnya meliputi aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat dan efisiensi distribusi.
Selain itu faktor stabilitas harga yang terjangkau dan keadilan yang proporsional bagi petani sebagai produsen dan konsumen sebagai pengguna turut menentukan.
Badan Pangan Nasional Jadi Orkestrator
Dalam konteks ini, Badan Pangan Nasional akan terus memperkokoh perannya sebagai orkestrator utama kebijakan pangan nasional. Ini bertujuan menciptakan ekosistem pangan yang berjalan secara harmonis dan berkelanjutan di seluruh rantai pasok.
Lebih lanjut, Sarwo menyatakan BPN siap memanfaatkan momentum RKP 2026 untuk mengakselerasi transformasi sistem pangan nasional. Wujud nyata dari langkah ini adalah formulasi kebijakan yang inklusif, mengadopsi inovasi teknologi, dan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap implementasinya.
Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menuturkan tema RKP 2026 merupakan respons strategis terhadap dinamika tantangan global. Tema ini sekaligus menjadi landasan operasional bagi pelaksanaan 8 Prioritas Nasional.
Pemerintah sendiri telah memulai proses penyusunan RKP 2026 dengan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius, berada dalam kisaran 5,8% hingga 6,3%.
Proyeksi ini dapat dicapai melalui peningkatan konsumsi masyarakat (5,5%–5,8%), konsumsi pemerintah (6,8%–8%), serta investasi (6,2%–7,2%).
Sasaran pertumbuhan ini akan menjaga kesinambungan pembangunan dan mempercepat transisi menuju visi Indonesia Emas.
Rachmat Pambudy menegaskan tema RKP 2026 merefleksikan komitmen pemerintah memperkuat pondasi ketahanan domestik menghadapi berbagai tantangan global.
Selain itu, tema ini bertujuan memastikan setiap inisiatif pembangunan memberikan dampak yang nyata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan keselarasan RKP 2026 dengan prioritas nasional dan arahan Presiden Prabowo. Wamenkeu juga mendorong adanya perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran.
Ia menyarankan proses penganggaran tidak lagi mulai dari alokasi belanja operasional rutin, tetapi fokus pada desain program yang terukur dan berdampak.
“Kita tahu persis di dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, biasanya kan bottom up. Kita harus berubah,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara.
“Programnya yang lebih dulu, bukan operasionalnya. Bikin program apa, selanjutnya ada belanja operasional. Bukan operasionalnya dulu apa, baru sisa operasional adalah program,” ujar Wamenkeu lagi.
Dalam konteks berbeda, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyoroti urgensi kolaborasi lintas sektor. Dia juga berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan serta mengeksekusi kebijakan pangan.
Perencanaan pembangunan ke depan menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis data. BPN akan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, serta para pelaku usaha di sektor pangan. (*)
