PanenTalks, Kebumen – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menegaskan, dibutuhan komitmen kolektif untuk memastikan lahan pertanian produktif tidak beralih fungsi.
“Beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan lahan sawah yang dilindungi melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah,” kata dia di sela-sela Jambore Nasional I Jamaah Tani Muhammadiyah (Jamnas I Jatam) di Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo), Sabtu, 20 September 2025.
Namun begitu, tanpa komitmen kolektif maka keberadaan lahan produktif ini bisa terancam oleh alih fungsi lahan.
Dia menerangkan, menjaga kepemilikan sawah karena menyangkut keberlanjutan pangan bersama. Dia juga menyoroti mengenai sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya air menjadi daya dukung sektor pertanian. Oleh karena itu, ia mengapresiasi Muhammadiyah mendorong peningkatan kualitas SDM pertanian melalui Jatam.
“Di sisi lain, sumber daya air juga menjadi tantangan. Walaupun secara neraca Jawa Tengah memiliki potensi besar, beberapa wilayah masih mengalami kekurangan air. Oleh karenanya, dukungan Kementerian Pertanian dalam hal irigasi dinilai sangat membantu,” kata dia.
Ia berharap, kepedulian terhadap lahan pertanian, SDM dan kelestarian lingkungan bisa memperkuat kedaulatan pangan bangsa.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, Muhammadiyah memberikan dukungan terhadap agenda swasembada dan kedaulatan pangan melalui langkah-langkah progresif.
“Mulai dari perbenihan, irigasi, harga gabah, hingga distribusi. Bahkan, sejak 2010, Muhammadiyah telah menggarap program pertanian di berbagai daerah,” kata dia.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan akan memastikan penyaluran pupuk maupun bantuan pertanian disederhanakan agar langsung menyentuh gapoktan.
“Prinsip kami sederhana makin cepat makin bagus. Efisiensi anggaran diarahkan ke prioritas seperti irigasi, jalan usaha tani dan perbaikan sarana,” kata dia.
