PanenTalks, Semarang – Program nasional Sekolah Rakyat menargetkan anak jalanan menjadi prioritas.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Idit Supriadi Priatna mengungkapkan, anak jalanan mengikuti program Sekolah Rakyat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ungkap Idit, mengutip Infopublik, belum lama ini.
Dia melanjutkan, mereka berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN terutama anak-anak tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.
“Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah,” kata Idit.
Kementerian Sosial membuat tim bersama-sama dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini untuk menyeleksi program ini bisa tepat sasaran.
“Di tim kami ada ujung tombaknya, yakni para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada tadi (DTSEN),” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah memuliakan keluarga miskin. Di samping, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah. Negara akan menanggung seluruh biaya pendidikan, akomodasi dan kebutuhan dasar siswa.
Kementerian Sosial akan melakukan koordinasi untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat. Sedangkan, rekrutmen guru oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). (*)
