PanenTalks, Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster terus berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Gubernur Koster bersama Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, dan Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis di Jayasabha, Denpasar, pada Jumat (18/7).
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
PKS ini bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis di enam kabupaten yang selama ini belum menikmati keseimbangan fiskal. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Penekanan pada pemerataan pembangunan ini merupakan bagian dari implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.
Atasi Ketimpangan Fiskal, Wujudkan Solidaritas Antarwilayah
Selama ini, terdapat ketimpangan mencolok dalam pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar menjadi penerima utama karena tingginya aktivitas usaha pariwisata. Padahal, Bali adalah satu kesatuan destinasi wisata yang dikunjungi secara keseluruhan, namun dampak ekonomi terbesar hanya dinikmati oleh tiga kabupaten/kota tersebut.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung, Gianyar, dan Denpasar berkomitmen menyalurkan BKK untuk mendukung proyek strategis dan pengembangan objek wisata di enam kabupaten lainnya.
Dana yang disalurkan berasal dari pendapatan PBJT sektor hotel, makanan, dan minuman. Langkah ini diambil sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong antarwilayah guna mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Pulau Dewata.
Tujuan Utama dan Proyek Strategis Hingga 2028
PKS ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:
Mewujudkan pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.
Meningkatkan keseimbangan fiskal antar daerah.
Mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Mengembangkan pariwisata Bali yang berbasis budaya dan berdaya saing tinggi.
Beberapa proyek strategis yang menjadi prioritas pembangunan hingga 2028 meliputi:
Restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih (Karangasem)
Pembangunan Pusat Olahraga Provinsi Bali (Bangli)
Kawasan Danau Beratan dan Pabrik Pakan Ternak (Tabanan)
Gedung Parkir Sanur dan Jalan Shuttle ke Pelabuhan (Denpasar)
Jalan Baru dan Underpass strategis di Denpasar dan Badung
Pembangunan Jembatan Payangan–Bongkasa (Gianyar–Badung)
Pembangunan Jalan Lingkar Bali (Klungkung, Karangasem, Buleleng)
Pengembangan Kawasan Terpadu Pelabuhan (Buleleng, Klungkung, Karangasem)
Penanganan Sampah Terpadu di seluruh Provinsi Bali
Dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah se-Bali pada 12 Maret 2025 lalu di Badung, Gubernur Koster menyampaikan bahwa seluruh proyek ditargetkan selesai paling lambat pada tahun 2028. “Program ini harus jalan dan paling lambat selesai 2028, buruk-buruknya 2029 sudah rampung. Kami berbagi tugas sesuai wilayah dan kemampuan masing-masing,” tegas Gubernur.
Melalui perjanjian ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung dan Gianyar menunjukkan komitmen untuk menjadikan Bali sebagai pulau yang berkembang secara merata dan adil. Upaya ini sejalan dengan arah pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan (2025–2125) yang menekankan pada kelestarian alam, penguatan budaya, dan keseimbangan ekonomi antarwilayah. (*)
