PanenTalks, Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyoroti insiden keracunan massal yang dialami oleh ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan dapur, terutama dari segi kapasitas dan kemampuan teknis dalam menyajikan makanan dalam skala besar.
Menurut Sultan, masalah utama bukan terletak pada konsep program MBG itu sendiri, melainkan pada proses pelaksanaannya yang tidak memperhitungkan batas kemampuan fasilitas yang ada.
“Ya saya kan sudah mengatakan pokoknya ya gimana kalau mau bikin 3000 porsi ya nggak bisa toh ya kan. Kan biasanya masak cuma 50 porsi terus telung ewu ya kan dengan dapur tradisional itu suruh masak 3000 itu jam piro le arep tangi?” ujar Sultan.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan peralatan dan sistem penyimpanan yang memadai. Tanpa itu, potensi terjadinya kerusakan bahan pangan menjadi sangat tinggi, yang berujung pada risiko keracunan.
“Ya kan ya mestinya kalau ayam dan daging sapi kalau dimasak besok ya paling lambat sore ini beli. Tapi kalau didiamkan saja dengan 3000 porsi punya freezer besar? Punya gudang? Lah kalau nggak dikasihkan freezer kan ya sudah biru, digoreng yo mesti mabuk,” tegasnya.
Sultan juga mengkritisi minimnya pemahaman teknis di kalangan pelaksana lapangan mengenai standar keamanan produksi makanan skala besar. Ia menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap semua aspek pelaksanaan.
“Tapi kan hal-hal seperti itu kalau tidak dipahami mereka yang berada di dapur sampai kapanpun yang keracunan masih ada. Berarti perlu evaluasi secara menyeluruh,” ujar Sultan.
Dari sisi tenaga kerja, Sultan menggarisbawahi pentingnya perhitungan realistis antara jumlah juru masak dan volume makanan yang harus disiapkan. Menurutnya, efisiensi kerja dalam tim sangat menentukan kelayakan hasil.
“Sekarang misalnya satu orang masak, satu orang masak 3000 kan juga nggak mungkin ya kan. Berarti 1 grup dihitung tukang masak itu 5 gitu kan. Dibantu misalnya pembantunya tiga, jadi 8 orang, itu satu kelompok 50 porsi. Kalo 3000 dibagi berapa porsi, gitu aja. Itu lebih logis daripada satu unit suruh 3000 porsi, nggak akan bisa kan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Sultan menyampaikan bahwa pengawasan terhadap dapur tidak bisa hanya dilakukan secara administratif. Ia menyarankan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai kondisi lapangan.
“Sekarang masalahnya misalnya ya maunya itu harus diawasi terus apa punya sertifikat tapi kalau dapurnya itu nganggo areng ya kan atau pakai elpiji tapi itu 2000–3000 porsi, nggak akan bisa. Rumah makan aja nggak ada yang buka sampai 3000 porsi,” ungkapnya.
Sultan menutup dengan penekanan pada pentingnya realistis dalam penjadwalan dan kapasitas produksi. Ia menggambarkan bagaimana waktu persiapan yang tidak proporsional dapat berdampak fatal.
“Yang 50 porsi saja mungkin bangunnya sudah setengah 5 pagi, kalau 3000 porsi kan jam 12 malam, terus suruh makan 10.00 pagi, ya pasti keracunan,” ujarnya. (*)
