PanenTalks, Jakarta – Stok beras nasional saat ini diklaim berada pada posisi “sangat aman”, bahkan mencapai level tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dengan kondisi stok yang melimpah ini, pemerintah menegaskan tidak ada alasan bagi harga beras di pasar untuk tetap tinggi.
Pemerintah memastikan intervensi pasar serta penegakan hukum akan dilakukan untuk menstabilkan harga.
“Stok kita banyak, produksi naik, jadi tidak ada alasan harga beras mahal. Presiden telah memerintahkan agar harga segera turun sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kami pastikan itu terjadi,” tegas Amran usai Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-November 2025 tercatat mencapai 33,19 juta ton, meningkat signifikan dari 29,47 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Diperkirakan total produksi hingga akhir tahun akan melebihi 34 juta ton.
Selain itu, stok beras pemerintah di Perum Bulog per 20 Oktober 2025 juga sangat aman di angka 3,8 juta ton, sebuah capaian dari kolaborasi lintas sektor yang solid.
Dari total stok tersebut, sekitar 1 juta ton disiapkan khusus untuk operasi pasar, dengan cadangan tambahan lebih dari 1,7 juta ton siap digerakkan kapan pun dibutuhkan.
Amran menegaskan pedagang wajib mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah. Ia mencontohkan harga beras premium di pasar yang saat ini masih di kisaran Rp 15.900 per kilogram (kg), padahal seharusnya Rp 14.900 per kg.
“Mulai hari ini, seluruh pedagang, pengecer, dan distributor wajib mengikuti regulasi harga yang ditetapkan. Jika melanggar, akan diberi surat teguran. Bila tidak diindahkan, izinnya akan dicabut,” tegasnya mengutip badanpangan.go.id
Amran mengapresiasi penindakan cepat yang dilakukan Satgas Pangan Polri yang telah berdampak pada penurunan harga di sejumlah daerah. Ia menyimpulkan bahwa kunci pengendalian harga beras nasional terletak pada dua hal: intervensi pasar dengan stok yang kuat dan penegakan hukum bagi para pelanggar harga.
“Presiden sebagai panglima pangan menegaskan harga beras harus turun. Pemerintah tidak akan ragu bertindak,” tutupnya. (*)
