PanenTalks, Yogyakarta – Kepastian dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan tidak akan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 disambut positif Pemerintah Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kebijakan ini sebagai sinyal positif bagi kelanjutan pembangunan di daerah.
“Senang sekali (jika anggaran transfer daerah tidak dipotong -red). Menurut saya apabila dipotong kemudian belanja pegawai di atas 40 persen, sebetulnya kita tidak efisien,” ungkap Hasto, Rabu.
Menurutnya, pemangkasan dana transfer pusat bisa berdampak langsung terhadap ketimpangan struktur anggaran daerah. Saat ini, komposisi belanja pegawai di Kota Yogyakarta telah mencapai 41 persen dari total APBD, sementara porsi belanja modal masih relatif rendah, sekitar 10 persen.
Menggambarkan kondisi tersebut, Hasto memberikan analogi sederhana terkait alokasi pembiayaan dalam pembangunan.
“Kalau belanja material Rp 10 juta, lalu bayar tukang Rp 50 juta, gimana? Rugi dong kita. Logikanya begitu, jadi hati-hati ketika ada fixed cost yang tidak bisa dikurangi yaitu belanja pegawai. Kita sudah punya tukang yang digaji tiap hari tapi kalau nggak dikasih pekerjaan bagaimana,” ucapnya.
Ia pun menilai, keputusan Menkeu untuk mempertahankan bahkan menambah dana TKD adalah langkah strategis yang sangat dibutuhkan, terutama untuk mendorong sektor pembangunan fisik.
“Menurut saya cerdas sekali kalau nanti ditambah untuk belanja modal terutama, supaya tukang-tukang ini kerja, pegawainya ini kan tukang-tukang semua. Tukang ngetik, tukang mikir, tukang buat perencanaan, semuanya tidak kerja kalau tidak ada anggaran belanja modal,” kata dia.
Dengan adanya kepastian bahwa anggaran tidak akan dipotong, Pemkot Yogyakarta pun telah menyiapkan sejumlah prioritas penggunaan dana, termasuk untuk proyek infrastruktur dan lingkungan yang mendesak.
“Kalau tidak dipotong, alokasi anggaran lebih ke belanja modal memang. Kan kita punya banyak perencanaan misalnya kiya membersikan Kali Code butuh anggaran, menata kota saya punya cita-cita di sumbu filosofi untuk ducting sehingga tidak ada kabel-kabel semua itu kan butuh anggaran, kita ingin kota tidak ada banjir kemudian saya juga ingin investasi alat-alat menyelesaikan sampah, kan itu semua belanja modal,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan TKD dalam penyusunan RAPBN 2026.
Hal ini disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, setelah sebelumnya melaporkan hasil rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI.
Ia juga menyatakan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan akan difokuskan pada upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
