PanenTalks, Yogyakarta – Pemerintah pusat melakukan peninjauan terhadap kesiapan lokasi perguruan Tamansiswa di Kota Yogyakarta yang direncanakan sebagai tempat pendirian Sekolah Rakyat.
Kunjungan pada Sabtu, 10 Mei, 2025 melibatkan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, serta Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan. Perguruan Tamansiswa sendiri merupakan sekolah yang didirikan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Inisiatif Sekolah Rakyat ini merupakan amanat dari Presiden yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Konsep pendidikannya dirancang secara penuh waktu (boarding school), mengintegrasikan pendidikan formal dengan pembinaan karakter.
Sekolah ini ditargetkan memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Fasilitas yang direncanakan pun lengkap, meliputi ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, laboratorium, hingga tempat ibadah.
“Hari ini kami mengecek langsung Tamansiswa sebagai salah satu titik yang akan kami siapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial yang menetapkan lokasinya, dan selanjutnya Kementerian PUPR akan melakukan asesmen kelayakan,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan akan menjadi tempat tinggal sekaligus belajar selama 24 jam penuh. “Semua fasilitas harus tersedia dan terintegrasi. Di dalamnya yang mengisi hanya anak-anak dari sekolah rakyat itu sendiri,” tegas Agus Jabo.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan analisa teknis menyeluruh terhadap struktur bangunan yang ada di Tamansiswa. Meski secara jumlah ruang kelas cukup, ia menilai masih banyak ruang yang perlu dirombak untuk kebutuhan asrama dan fasilitas penunjang lainnya.
“Kami melihat masih dibutuhkan renovasi besar, terutama untuk asrama, dapur, dan kamar mandi. Kami akan segera lakukan desain ulang agar sesuai standar sekolah berasrama. Namun proses ini juga menunggu kepastian relokasi siswa yang saat ini masih belajar di sini,” ujarnya.
Diana juga menegaskan perlunya kesepakatan antara Pemkot Yogya dan Yayasan Tamansiswa terkait pemindahan aktivitas pembelajaran yang masih berlangsung di lokasi tersebut. “Jika sudah disepakati, kami akan lakukan analisa teknis dan desain ulang dalam waktu dekat dan bisa mulai pembangunan segera karena targetnya Juli sekolah rakyat sudah harus berjalan,” tambahnya.
Hal itu turut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan. Ia menyebut perlu ada diskusi mendalam antara Pemkot Yogyakarta dan Yayasan Tamansiswa terkait penggunaan ruang yang saat ini masih difungsikan sebagai kelas aktif.
“Kami akan berdiskusi dulu dengan Yayasan Tamansiswa dalam waktu dekat ini mengenai relokasi siswa yang masih belajar di sini sehingga pembangunan bisa segera dimulai dan sekolah rakyat beroperasi sesuai target Juli mendatang,” ujar Wawan.
Pihaknya menyebutkan bahwa Pemkot belum punya lahan seluas enam hektar seperti yang diamanatkan Presiden untuk menyatukan jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan. Meski demikian, Wawan mengungkapkan akan memulai dari tingkat SMA terlebih dahulu.
“Prinsipnya kami sangat mendukung. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat miskin ekstrem,” pungkasnya. (*)
Editor: Rahmat
