PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tantangan dalam menjaga ketahanan pangan.
“Sebab dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jateng ditetapkan menjadi penumpu pangan dan industri,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno.
Dia mewakili Jateng saat menerima penghargaan sebagai Daerah Peduli Ketahanan Pangan 2025 dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis 11 September 2025.
“Pekerjaan beratnya karena Jawa Tengah menjadi penumpu pangan dan industri. Hal itulah yang harus dibuat keseimbangan,” ucap dia.
Apresiasi itu, kata dia, bakal menjadi motivasi untuk terus meningkatkan ketahanan pangan di Jateng. Terlebih penetapan provinsi tersebut sebagai penumpu pangan nasional.
Dia juga menyampaikan terimakasih kepada lintas elemen di kabupaten/kota se-Jateng dalam kontribusi menjaga ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
Namun demikian, kata dia, pemerintah pusat terus memberi dukungan kepada Pemprov Jateng untuk terus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Pulai Jawa punya andil besar pada ketahanan pangan nasional.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menambahkan, dari sekira 3,5 juta hektare lahan di wilayah ini, sekira 1,5 juta hektare merupakan zona hijau.
“Zona hijau dapat terus dijaga sebagai lahan produktif untuk pertanian. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional,” kata dia.
Dia mengharapkan, luasan ini tidak berubah menjadi zona pembangunan. Hal ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.
Apalagi, pada tahun 2024, Jateng telah menyumbang 18,8% dari total produksi pangan nasional. Jateng mampu menjadi penopang utama program swasembada pangan.
Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 91% lahan pertanian abadi atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jateng masih terlindungi dari alih fungsi lahan.
Angka itu jauh di atas target nasional sebesar 87%. Hal ini menjadikan Jateng sebagai salah satu provinsi dengan realisasi LP2B tertinggi secara nasional. (*)
